Penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) disesalkan banyak pihak. Bahkan Ombudsman ikut berkomentar.

Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng ikut menyesalkan terjadinya penundaan pengangkatan tersebut. Sebab, penundaan itu juga berpengaruh ke efektivitas pelayanan publik. 

Menurut Robert, CASN sebagai motor birokrasi sangat penting dalam peningkatan pelayanan publik di instansinya masing-masing.

"Penundaan pengangkatan CASN berkaitan dengan efektivitas pelayanan publik," kata Robert melalui keterangan tertulisnya, Rabu (12/3/2025).

Ia merujuk pada fasilitas layanan kesehatan yang membutuhkan tenaga kesehatan di berbagai daerah.

"Ribuan CASN tenaga kesehatan di suatu daerah yang belum diangkat dalam kurun waktu yang cukup lama akan berakibat terganggunya layanan kesehatan," ujarnya menambahkan. 

Robert meminta pemerintah mengukur unsur kerugian publik akibat penundaan tersebut. 

“Selain dampak terhadap pelaksanaan layanan publik, juga ada potensi maladministrasi pelayanan bidang kepegawaian (CASN),” ujarnya menambahkan.

Ia juga meminta pemerintah memikirkan pendekatan solutif untuk mengatasi penundaan berlarut pengangkatan, misalnya seperti upaya ganti rugi, pendekatan khusus pemerintah ke tempat kerja sebelumnya, dan opsi-opsi lainnya.

Demi akuntabilitas publik, Ombudsman juga meminta pemerintah menyampaikan informasi secara transparan terkait alasan penundaan pengangkatan CASN TA 2024. 

“Kepastian informasi akan membantu peserta untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar tidak terganggu kondisi perekonomiannya serta tidak terjebak dalam situasi yang tidak pasti saat masa tunggu dan bahkan menjadi pengangguran sementara,” ujarnya menambahkan. 

Robert juga mengusulkan salah satu exit strategy, yaitu pemerintah perlu menyusun skema penyelesaian melalui mekanisme pengangkatan CASN TA 2024 secara bertahap bagi instansi yang sudah siap secara administratif dan finansial. []