Pemerintah melalui Kementerian Sosial menargetkan pembangunan 30 Sekolah Rakyat di Jawa Barat. 

Sekolah ini gratis dan disediakan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama mereka yang tinggal di wilayah pelosok. Selain gratis, sekolah ini tidak sekadar sebagai fasilitas belajar, tapi juga menyediakan asrama. 

Program Kementerian Sosial ini disambut baik oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Hal tersebut disampaikan Dedi usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial di kantor Pemda Kabupaten Bogor, Kamis 13 Maret 2025

"Saya sambut baik Sekolah Rakyat ini," ujar Dedi, dikutip Jumat (14/3/2025).

Dedi Mulyadi mengusulkan, Sekolah Rakyat menerapkan aturan masuk lebih pagi, seperti yang sedang dirancang Pemprov Jabar, tujuannya supaya selaras dengan kebijakan daerah.

Pemprov Jawa Barat memang mengeluarkan kebijakan masuk lebih pagi, yakni jam 6.30 WIB. Dedi mengatakan, tujuan kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan disiplin siswa dan mengurangi kebiasaan nongkrong hingga larut malam, yang sering kali berujung pada kenakalan remaja seperti tawuran dan kebut-kebutan.

"Dari budaya nongkrong sampai jam 12 malam menjadi budaya tidur jam 9 malam," ujar Dedi. 

Sekolah Rakyat ini akan dibangun bertahap, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Lokasi sekolah akan tersebar secara proporsional di berbagai kabupaten dan kota di Jabar.

Setiap sekolah diproyeksikan menampung 300 hingga 500 siswa, dengan kurikulum yang selaras dengan standar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan, kementeriannya sedang aktif berkoordinasi dengan bupati dan walikota di Jabar untuk mengidentifikasi lahan yang bisa dijadikan lokasi Sekolah Rakyat.

"Kita akan periksa mana yang memenuhi kriteria, insyaAllah kalau memungkinkan akan dibangun tahun ini," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di sekitar lokasi sekolah, yang datanya akan diverifikasi berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Pemerintah memastikan sekolah ini gratis. Mulai dari asrama, baju, peralatan sekolah, dan keperluan lainnya akan ditanggung negara," ujarnya

Sekolah tersebut mengusung konsep asrama, namun tetap memungkinkan orang tua untuk mengunjungi anak-anak mereka, terutama bagi siswa SD. []