Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, bukan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut) Rapidin Simbolon dalam acara pendidikan politik dan kepemimpinan kader PDIP se-Sumut di Medan, Sabtu (15/3/2025) malam. 

Rapidin mengaku dirinya sengaja tidak menyebut nama Gibran saat dirinya menyatakan PDIP mendukung pemerintahan Prabowo.

"Kader-kader ini arahan dari Bu Ketum melihat kondisi dan dinamika politik yang kami hadapi sekarang ini, bahwa PDIP tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Saya sengaja tidak sebutkan Gibran nya ya," kata Rapidin di hadapan kader PDIP.

Menurut Rapidin, meski mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, PDIP tetap berperan sebagai kontrol politik. Yakni bertugas untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap sesuai dengan kepentingan rakyat dan prinsip demokrasi.

"Kami tetap sama dengan Ibu Ketum, kami tetap mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Tapi PDIP merupakan partai yang menjadi satu satunya yang menjalankan check and balance," kata Rapidin.

Rapidin menegaskan, saat ini hanya PDIP satu-satunya partai yang konsisten menjalankan fungsi check and balance.

"Kami mendukung, tapi kami tetap mengadakan check and balance terhadap jalannya pemerintahan sekarang. Kami juga di DPR RI menjalankan hal yang sama. Bukan berarti kami tidak mendukung pemerintahan, kami mendukung sepenuhnya," kata Rapidin yang juga Anggota DPR RI itu.

Rapidin menekankan pentingnya suara kritis dari PDIP. Rapidin mengingatkan para kader partai di seluruh tingkatan, dari DPR RI hingga DPRD kabupaten/kota, untuk berfungsi sebagai pengawas yang efektif dalam memonitor jalannya kebijakan pemerintah.

"Ibu ketum mengatakan bersuara untuk kebenaran, kejujuran untuk integritas. Bersuara untuk membela rakyat miskin, rakyat jelata, wong cilik. Saya juga sebagai salah satu anggota DPR RI di Komisi 13 yang menangani bidang HAM. Kami sangat keras bersuara tentang HAM terutama di Sumut," kata Rapidin.

Pada kesempatan itu,  Rapidin juga menyoroti permasalahan tanah adat yang kerap kali menjadi sengketa di Sumatera Utara. 

Rapidin mengingatkan para kader PDIP untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, yang sering kali terabaikan.

"Karena sekarang ini hak masyarakat terhadap tanah adat banyak dikomplain oleh pengusaha menjadi hak miliknya. Jadi ini kita sarankan para anggota DPRD yang kami hormati untuk memperjuangkan hak hak masyarakat," kata Rapidin.

Rapidin memastikan PDIP akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat. Terutama masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan keadilan, baik di bidang hukum maupun pemerintahan. 

Rapidin memastikan PDIP berkomitmen untuk menjadi wakil rakyat yang tidak hanya sekadar memberikan dukungan politik tapi juga berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat.

"Karena masyarakat ini tidak semua nya mengerti tentang hukum, tidak semuanya mengerti mengadu ke mana. Oleh karena itu fraksi PDIP merupakan perpanjangan masyarakat untuk membela hak hak masyarakat. Jadi ini arahan ibu ketum untuk berjuang di garda terdepan untuk melindungi masyarakat," pungkas Rapidin. []