Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan, masih ada masyarakat Indonesia mengelola keuangan secara konvensional dan belum memanfaatkan fasilitas perbankan.

"Jumlah orang Indonesia yang belum mempunyai fasilitas perbankan masih sekitar 11 persen, paling banyak ada di Maluku Utara dan Halmahera," kata Airlangga Hartarto usai rapat terbatas bersama menteri lain dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jumat (21/3/2025).

Airlangga mengatakan, Pesiden Prabowo berpesan agar literasi keuangan lebih digencarkan agar masyarakat bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi.

"BUMN diminta terus mendorong literasi keuangan agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” kata Airlangga yang juga Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) ini.

Airlangga mengatakan, pemerintah telah memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai kerangka kerja komprehensif dalam meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan.

Airlangga berharap SNKI bisa dimanfaatkan pada berbagai sektor. Termasuk mendukung pelayanan keuangan sektor pemerintah seperti elektronifikasi bantuan dan subsidi pemerintah.

“Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” kata Airlangga.

Sementara itu, persentase masyarakat usia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapai 88,7%. 

Airlangga mengungkapkan, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 49,7%. 

“Masih terdapat beberapa kelompok sosial-ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5% dengan masyarakat pedesaan sebesar 84,8%. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” pungkas Menko Airlangga. []