Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan ketimpangan ekonomi di pedesaan.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyampaikan hal tersebut saat diwawancara oleh pengamat Hendri Satrio dalam siniar Satgas Klitik, Rabu (23/4/2025).

Dalam acara tersebut Ferry mengatakan, unit simpan pinjam Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk menggantikan peran rentenir dan pinjaman online (pinjol) yang kerap menjebak warga desa.

“Banyak masyarakat terjerat pinjaman online dan rentenir. Unit simpan pinjam ini untuk menghilangkan ketergantungan itu,” ujar Ferry, dikutip Rabu (24/4/2025).

Untuk mencegah potensi penyalahgunaan, pemerintah akan membentuk satuan tugas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan dinas koperasi setempat.

“Kami juga waspadai penipuan, seperti pelatihan berbayar. Jika ada yang memanfaatkan, laporkan ke aparat,” ujar Ferry menegaskan. 

Ferry menambahkan, program ini berakar pada cita-cita konstitusional Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

Inspirasi historis dari Bung Hatta dan Margono Djojohadikoesoemo serta visi Presiden Prabowo untuk membangun welfare state, menjadi pendorong utama.

“Koperasi desa adalah perjuangan untuk keadilan, memastikan sumber daya tidak hanya berpusat pada segelintir orang, tetapi didistribusikan ke pedesaan,” ujarnya seperti dikutip dari Rmol. 

Evaluasi dampak ekonomi akan dilakukan setelah enam bulan hingga satu tahun operasional. Ferry optimistis, koperasi ini akan menjadi peninggalan baik yang membawa kesejahteraan, gotong royong, dan pemerataan ekonomi.

“Kami ingin masyarakat desa bangkit dengan pendapatan lebih besar. Ini kesempatan bagi rakyat karena sumber daya negara digelontorkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan,” tutup Ferry. []