Khofifah Indar Parawansa adalah 1 dari 8 perempuan yang duduk dalam Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo. Sosok ini sudah tidak asing di dunia politik Indonesia. Sebelumnya, ia pernah menjadi menteri Pemberdayaan Perempuan era Presiden Abdurrahman Wahid.

Meski punya pengalaman segudang di bidang politik, perempuan kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 19 Mei 1965 itu tetap saja tak bisa menahan air mata, ketika namanya disebut Jokowi dalam pengumuman Kabinet Kerja di halaman Istana Negara.

Meski tahu akan menjabat sebagai salah seorang pembantu Presiden, Khofifah mengaku tak tahu akan menjadi menteri di bidang apa. Ia baru tahu akan memimpin Kementerian Sosial, pada Minggu (26/10) sore, sebelum pengumuman itu.

"Saat dipanggil menjadi menteri sosial yang langsung terbayang di depan mata saya adalah para penyandang difabel, para homeless, para anak jalanan," kata Ketua Umum Muslimat Nahdatul Ulama (NU) ini kepada politikindonesia.com di Jakarta, Rabu (05/11).

Mantan calon Gubernur Jawa Timur ini mengaku beragam perasaan berkecamuk dalam pikirannya ketika itu. "Kita harus mensyukuri karena sudah diberi kelengkapan fisik dan dari kategori beruntung. Pastinya kehidupan mereka yang tidak beruntung akan lebih berat."

Khofifah menyatakan, akan berjuang selama 5 tahun ke depan untuk mewujudkan janjiu kampanye Jokowi-JK. Progam perlindungan sosial akan menjadi prioritasnya.

Kepada Elva Setyaningrum, mantan anggota DPR dari PPP periode 1992-1997 ini menjelaskan program kerjanya selama 5 tahun ke depan. Berikut wawancaranya.

Anda sempat menangis waktu diumumkan sebagai Menteri Sosial, kenapa?

Jujur, saya terkejut dipercaya Presiden Jokowi sebaga Menteri Sosial. Artinya, saat ini saya mempunyai tanggung jawab besar.

Awalnya, saya tidak membayangkan akan masuk dalam jajaran Kabinet Kerja, karena saya tidak pada posisi tertentu, atau bermimpi masuk dalam jajaran Kabinet.

Saya kira ini adalah panggilan negara dari Presiden. Posisi menteri sosial bisa saya ekspresikan untuk bersama bergandengan tangan memajukan Indonesia.

Apakah posisi Menteri Sosial ini atas permintaan anda?

Wah, itu tidak benar. Saya tidak pernah minta jabatan. Jujur, saya baru tahu penunjukan sebagai menteri sosial ada Minggu (26/10) sore, sebelum pengumuman Kabinet Kerja di Istana negara.

Memang, jauh hari sebelum pengumuman itu, saya sering dipanggil Presiden Jokowi ke Istana untuk berdiskusi terkait kasus sosial yang tengah terjadi melanda Indonesia. Di antaranya, tentang pengentasan kemiskinan. Disela-sela diskusi tersebut, Presiden juga menawarkan dirinya untuk masuk kabinet. Jadi, bukan berarti saya meminta posisi.

Apa target kerja Anda untuk 5 tahun ke depan?

Saya belum mau berbicara banyak soal target kementerian ini untuk 5 tahun ke depan. Yang pasti, saya akan berusaha menyelesaikan masalah sosial secara signifikan.

Saat ini, Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah sosial serius, seperti ketelantaran, ketunaan, kecacatan, kebencanaan, keterpencilan, hingga korban tindak kekerasan.

Untuk itu, dibutuhkan penanganan yang fokus dan terencana dengan baik oleh pemerintah dalam 5 tahun ke depan. Saya akan terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk proaktif mengatasi masalah sosial di daerah masing-masing.

Antara lain dengan menerjunkan Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan (TKSK) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan yang bersifat darurat dan segera.

Apa alasan anda melibatkan daerah dalan mengatasai masalah sosial?

Keterlibatan daerah secara aktif diperlukan untuk membangun sistem kesejahteraan sosial nasional. Harus diakui, perkembangan zaman telah menyisakan berbagai masalah baru, seperti konflik sosial, ketimpangan, kemiskinan baru, dan keterbelakangan.

Di sini peran aktif daerah menjadi sangat penting. Saya juga tak melupakan capaian pemerintah sebelumnya yang berhasil menurunkan tingkat permasalahan sosial.

Apa tolok ukur keberhasilan mengatasi permasalahan sosial?

Di antaranya adalah keberhasilan dalam menangani anak jalanan, pemenuhan akses bagi penyandang disabilitas, penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin, hingga penutupan beberapa lokalisasi prostitusi.

Keberhasilan pemerintah sebelumnya ini patut diapresiasi, dipertahankan, serta ditingkatkan di masa mendatang. Sesuai amanat konstitusi, kementerian ini akan terus menjalankan tugas sebagai leading sector dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.

Soal kekerasan atas anak yang kini jadi perhatian publik, apoa pandangan anda?

Diakui, angka kekerasan terhadap anak saat ini makin tinggi. Kondisi saat ini telah menyebabkan Indonesia darurat kekerasan terhadap anak. Dari seluruh kasus, kekerasan seksual terhadap anak, paling banyak terjadi.

Jika dilihat lebih dalam lagi, dari kekerasan seksual pada anak ini, incest menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Yang paling mencengangkan, pelaku incest paling banyak dilakukan oleh ayah kandung korban.

Selain kekerasan seksual, pertumbuhan angka kekerasan fisik dan emosional terhadap anak juga mengkhawatirkan. Rasio kekerasan fisik yang dialami anak laki-laki di Indonesia ialah 1 banding 4. Sedangkan untuk anak-anak perempuan, 1 dari 7 anak perempuan mengalami kekerasan.

Bagaimana peran kementerian anda dalam mengatasinya?

Saya berharap ada hukuman yang berat bagi para pelaku kekerasan, khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan terhadap anak bukanlah persoalan sederhana, terlebih mengingat angkanya makin hari semakin tinggi.

Akan tetapi, selain hukum berat atas pelaku, proses rehabilitasi psikologis korban juga perlu menjadi prioritas. Oleh karena itu, saya juga mendorong agar keluarga dapat saling menjaga.

Pentingnya bagi setiap anggota keluarga berada pada posisi nyaman, aman dan terlindungi. Back to family itu penting untuk menyadari fungsi dari keluarga.