Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melalui Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) menyebut Indonesia masuk rilis daftar negara yang memiliki kebijakan penghambat perdagangan AS.

Indonesia termasuk satu dari 58 negara yang masuk list Donald Trump. Puluhan negara itu tercantum di Laporan Estimasi Perdagangan Nasional Tahunan yang dirilis USTR.

Berbagai aturan negara lain yang tercantum itu mengulas rata-rata tarif yang diterapkan negara mitra dan menghambat AS.

Adapula hambatan non-tarif yang diungkapkan dalam laporan itu, seperti peraturan keamanan pangan dan syarat energi terbarukan.

"Tidak ada Presiden Amerika dalam sejarah modern selain Trump yang menyadari betapa luas dan merugikannya hambatan perdagangan luar negeri terhadap AS," kata Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, dikutip Reuters, Senin (31/3/2025).

Jamieson Greer mengatakan, di bawah kepemimpinan Trump, pemerintahan AS bekerja keras untuk mengatasi praktik tidak adil ini, membantu memulihkan keadilan dan mengutamakan pebisnis AS yang bekerja keras di pasar global.

Daftar tersebut dirilis dua hari menjelang Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif terbaru. 

Namun hingga saat ini belum ada kejelasan terkait hubungan laporan ini dengan rencana tarif timbal balik Trump.

Beberapa kebijakan yang disinggung berhubungan dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sejumlah negara, seperti Argentina, Meksiko, dan Uni Emirat Arab.

Laporan itu juga menyebut negara-negara lain di berbagai benua. Ada 58 negara di luar AS yang disebutkan dalam daftar tersebut.

Sebut saja Brazil, Kanada, Kolombia, Mesir, Australia, Afirika Selatan, Swiss, hingga Norwegia. Ada pula negara-negara di Asia, seperti Bangladesh, India, Malaysia, Korea Selatan, hingga Jepang.

Indonesia juga masuk dalam daftar tersebut. Ada beberapa regulasi dan kebijakan Indonesia yang disorot karena dianggap menghambat aktivitas perdagangan Amerika Serikat.

Misalnya kebijakan impor dan pajak, lisensi impor, produk pertanian, bea cukai, hingga akses pasar industri farmasi. 

Selain itu, Pemerintah AS juga membahas peraturan impor barang halal di Indonesia yang dianggap berpotensi menghambat karena aturan itu dapat memicu birokrasi yang berbelit.

"Amerika Serikat khawatir peraturan akreditasi itu menciptakan permintaan dokumen yang berulang-ulang, persyaratan yang semakin memberatkan bagi auditor untuk memenuhi syarat," tulis dokumen itu pada salah satu bagian.

Berikut daftar lenglap 58 negara yang masuk dalam laporan USTR:

1. Algeria

2. Angola

3. Argentina

4. Australia

5. Bangladesh

6. Bolivia

7. Brazil

8. Brunei Darussalam

9. Kamboja

10. Kanada

11. Chile

12. China

13. Kolombia

14. Kosta Rika

15. Pantai Gading

16. Republik Dominika

17. Ekuador

18. Mesir

19. El Salvador

20. Ethiopia

21. Ghana

22. Guatemala

23. Honduras

24. Hong Kong

25. India

26. Indonesia

27. Israel

28. Jepang

29. Yordania

30. Kenya

31. Korea Selatan

32. Laos

33. Malaysia

34. Meksiko

35. Selandia Baru

36. Nikaragua

37. Nigeria

38. Norwegia

39. Pakistan

40. Panama

41. Paraguay

42. Peru

43. Filipina

44. Rusia

45. Singapura

46. Afrika Selatan

47. Swiss

48. Taiwan

49. Thailand

50. Tunisia

51. Turki

52. Ukraina

53. Inggris

54. Uruguay

55. Vietnam

56. Liga Arab

57. Uni Eropa

58. Gulf Cooperation Council. []