Dua lembaga penyiaran milik pemerintah, RRI dan TVRI, melakukan PHK massal akibat kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran. 

Kebijakan ini menuai kontroversi, hingga akhirnya tersiar kabar bahwa PHK massal di kedua lembaga tersebut dibatalkan. 

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo meminta pada Direktur Utama LPP RRI dan Direktur Utama LPP TVRI untuk memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan non aparatur sipil negara (ASN). Ia meminta pimpinan RRI dan TVRI tidak berpikiran sempit dengan melakukan PHK. 

Menurutnya kondisi hidup saat ini sedang susah, jadi sebaiknya tidak menambah susah hidup pegawai dengan memberhentikan mereka.

Yoyok mengingatkan pimpinan lembaga penyiaran publik tersebut untuk melakukan tindakan tidak populis yakni dengan melakukan pemotongan dari atas.

“Kalau perlu potong dari atas itu luar biasa. Luar biasa potong dari atas dan ini yang sangat dinantikan rakyat ini,” kata Yoyok dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan LPP RRI, LPP TVRI, LKBN Antara dan Badan Standarisasi Nasional (BSN), Rabu (12/2/2025).

Yoyok menyarankan agar RRI dan TVRI untuk menguatkan pemasukan lembaganya dari iklan. Sehingga tidak tergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Selanjutnya Pak Dirut RRI dan TVRI saudara-saudara punya pemasukan dari iklan. Kami tidak mengetahui pemasukan dari RRI dan TVRI. Di situ Pak bagaimana caranya meningkatkan itu untuk menopang itu dan jangan berpikir untuk APBN terus,” ujarnya.

Karenanya, lanjut Yoyok, DPR membutuhkan komitmen dari jajaran pimpinan di RRI dan TVRI. Karena tugas negara telah menempatkan dalam posisi tertinggi di jajaran lembaga penyiaran publik milik pemerintah.

Direktur Utama TVRI Imam Brotoseno dan Direktur Utama RRI I Hendrasmo menegaskan bahwa meski mengalami pemangkasan anggaran, mereka akan memastikan pembayaran gaji para pegawai, termasuk honor kontributor, penyiar, dan produser, tetap menjadi prioritas. []