Sejumlah Gubernur mengeluhkan tentang kejelasan dan kepastian pembagian 3 kartu sakti, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), 375 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjadi program Presiden Joko Widodo di masing-masing daerah. Koordinasi yang kurang dan pendistribusian kartu yang tidak merata, telah menyebabkan kecemburuan antar desa di sejumlah daerah.

Keluhan para gubernur ini mengemuka dalam pra-Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Denpasar, Bali, pada Jumat (11/09), pekan lalu.

“Presiden bulan lalu misalnya, sempat mendistribusikan kartu sakti untuk 1 desa di Bali, namun belum ada tindak lanjut untuk desa lainnya sampai saat ini. Ini menimbulkan kecemburuan desa lainnya," ujar Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika.

Pastika menduga Presiden Jokowi sendiri belum mengetahui persoalan yang terjadi di daerah tersebut. Sebab menteri-menteri terkait menyatakan sudah beres. Padahal, ujar dia, fakta di lapangan berbeda. Pastika mendorong APPSI untuk menyuarakan hal itu secara langsung ke pusat tanpa perlu menunggu waktu lagi.

Pada bulan lalu, Jokowi membagikan 2.364 kartu sakti kepada warga dan pelajar di Desa Tulikup, Kabupaten Gianyar. Kartu sakti itu terdiri atas 1.565 Kartu Indonesia Sehat (KIS), 375 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 393 Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan 31 Kartu Asistensi Sosial untuk Penderita Distabilitas Berat (ASPDP).

“Pemda kesulitan memberi jawaban karena tidak tahu kapan dan daerah mana saja yang akan mendapat jatah pembagian kartu lanjutan," kata Pastika.

Pastika menyebut, sejauh ini baru beberapa desa di Kabupaten Jembrana dan Gianyar yang menerima pembagian kartu sakti tersebut.

Ketua APPSI, Syahrul Yasin Limpo, berjanji akan menindaklanjuti keluhan sejumlah gubernur mengenai pembagian kartu sakti tersebut, khususnya koreksi untuk kementerian terkait. “Hasil pra-Munas ini akan kami jadikan saran dan masukan untuk materi Munas Gubernur se-Indonesia November mendatang," ujar Syahrul.