Upaya untuk menekan pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta terus diupayakan. Salah satunya adalah dengan menggelar operasi gabungan penegakan hukum uji emisi kendaraan bermotor.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto. Ia mengatakan, operasi gabungan ini merupakan langkah antisipatif menjelang musim kemarau yang diprediksi membawa pengaruh penurunan kualitas udara.

“Menjelang musim kemarau, kualitas udara yang cenderung menurun perlu diantisipasi sejak dini," kata Asep dalam keterangannya, Rabu (16/4/2025).

Ia menegaskan bahwa sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang terbesar pencemaran udara. Oleh karena itu, uji emisi menjadi langkah penting untuk mengontrol emisi dari kendaraan bermotor, khususnya kendaraan berbahan bakar solar atau diesel.

“Melalui operasi ini, kami menargetkan kendaraan jenis kendaraan N dan O seperti truk, trailer dan kendaraan berbahan bakar diesel atau solar, karena jenis memiliki potensi pencemaran yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan pribadi," kata Asep. 

Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP DKI Jakarta, R.M. Tamo Sijabat menambahkan, operasi ini menyasar kendaraan berat. 

“Untuk mengantisipasi kendaraan angkutan umum yang tidak memenuhi ambang batas emisi, sasaran utama kami adalah kendaraan berat seperti truk, mobil tangki, mobil boks dan bus,” ujar Tamo.

Kendaraan yang tidak lulus akan diajukan ke sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 

“Sanksi yang dikenakan sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2005, yakni ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp50 juta,” kata Tamo. []