Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) melakukan kajian dan mengevaluasi setahun pemerintah Jokowi-JK yang akan jatuh pada 20 Oktober. Mereka memberikan rapor merah atas menurunnya kinerja pemerintah.

“Kalau parameternya adalah saat Jokowi dilantik, maka parameternya menurun. Apalagi memberi prestasi, menurut saya juga nggak," ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani kepada pers di gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/10).

Dikatakan Muzani, beberapa indikator menurunnya kinerja pemerintahan, terutama dalam bidang ekonomi. Saat Jokowi dilantik 20 Oktober 2014 lalu, nilai rupiah masih menyentuh angka Rp9.500 terhadap dollar AS. Saat ini sudah berkisar di angka Rp 13.500.

Kemudian, pertumbuhan ekonomi yang dulunya sekitar 6 persen, sekarang turun ke angka dibawah 5 persen. Angka inflasi dan utang luar negeri Indonesia juga meningkat. "Bertahan dari parameter yang ada saja tidak, apalagi memberi prestasi," kata Muzani.

Muzani menyebut, angka pemutusan hubungan kerja dan pengangguran juga meningkat pesat. Sebaliknya, tenaga kerja asing yang sebelumnya hanya bisa bekerja di sektor tertentu, kini bisa bekerja di hampir semua sektor. "Perlindungan tenaga kerja kita rendah, baik di dalam maupun di dalam negeri," ujar dia.

Ketua Fraksi Gerindra di DPR itu menyebut. dalam bidang politik, terjadi instabilitas baik dinamika Koalisi Merah Putih (KMP)-Koalisi Indonesia Hebat (KIH) maupun dinamika internal parpol seperti yang dialami Golkar dan PPP. Indikator terkini lain, soal penanggulangan bencana asap yang lama dan meluas.

Penanganan musibah haji di Mina, juga dinilainya sangat buruk. Semua korban WNI yang diumumkan, datanya berasa dari otoritas Arab Saudi. Artinya, tidak ada lobi yang baik dari Kementerian Agama. “Di semua bidang menurut saya, ada kerja yang menurun dibanding pemerintahan sebelumnya. Pokoknya merah. Remedial," ujar Muzani soal kesimpulan evaluasi KMP.

Muzani mengatakan, penilaian atas evaluasi itu penting sebagai kritikan dan masukan kepada pemerintah agar menunjukkan kinerja lebih baik. KMP sebagaimana diketahui adalah kekuatan penyeimbang yang berada di luar pemerintahan.

Ia menyarankan, Presiden melakukan perbaikan secara menyeluruh. Miisal, peningkatan koordinasi dengan Wakil Presiden maupun meningkatkan koordinasi antar menteri dalam mencapai target pemerintahan.

“Jangan ada kegaduhan, seperti kebijakan yang belum diputuskan sudah dilempar ke publik seolah sudah menjadi keputusan. Jadi, memang ada leadership yang belum mengigit, sehingga saya kira harus lebih baik," tegasnya.