Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk membuat skema pendataan yang baru selain operasi yustisi. 

Skema ini bertujuan memetakan para pendatang baru ke kota metropolitan ini. Menurut Hardiyanto Kenneth, skema ini penting untuk meminimalisasi pendatang baru tanpa keahlian. 

"Harus mempunyai skema lain untuk meminimalisir pendatang baru yang tidak punya keahlian,” kata Kent melalui keterangan resminya, dikutip Rabu (9/4/2025).

Ia meminta pemerintah daerah memiliki sistem pemantauan yang efektif terhadap pendatang baru. Sehingga tidak terjadi masalah sosial atau administratif ke depannya. 

Hal ini juga penting untuk memastikan apakah pendatang baru tersebut punya izin tinggal yang sah dan memenuhi kewajiban administratif lainnya.

"Jika hanya modal dengkul, itu nantinya pasti akan menjadi beban Pemerintah Jakarta,” ujarnya dengan tegas.

Ia meminta Dinas Dukcapil Jakarta bekerja sama dengan kecamatan atau kelurahan serta RT, RW, untuk bisa mendata dan memverifikasi pendatang baru.

Pendataan itu, menurut Kent, sangat membantu dalam pemantauan status kependudukan para pendatang baru yang datang ke Jakarta.

“Ini bertujuan agar masyarakat memahami kewajiban administratif yang harus dipenuhi untuk mendukung sistem data kependudukan yang baik,” tandasnya. []