Citra Pertamina sebagai BUMN besar ambruk usai terungkapnya kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun dalam setahun. 

Tak hanya menimbulkan kerugian materi, tapi kasus ini juga membuat runtuhnya kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut.  Publik ramai-ramai beralih ke SPBU asing untuk mengisi bbm kendaran mereka. 

Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Mulyanto meminta pemerintah serius menangangi kasus korupsi di Pertamina. Menurut Mulyanto, efek kerusakan (damage effect) yang timbul akibat kasus korupsi itu sudah meruntuhkan kepercayaan publik. 

"Pemerintah harus serius menangani kasus korupsi Pertamina yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun untuk tahun 2023, bukan hanya dari sisi kuratif, yakni mengungkap pelaku korupsi ke akar-akarnya dan menghukum mereka dengan seadil-adilnya, tetapi juga yang utama adalah dari sisi preventif, yakni merombak tata kelola impor migas ke depan, agar semakin transparan dan akuntabel," ujar Mulyanto dalam keterangannya, dikutip Selasa (4/3/2025).

Ia juga meminta Pemerintah segera merombak tata kelola migas yang jauh dari intervensi atau kepentingan partai politik. Sebab, selama ini sudah jadi rahasia umum bahwa BUMN menjadi sapi perah partai politik sehingga pelaksanaan tugasnya banyak disiasati. 

"Ini kan kasus lama yang terus berulang, baik dari zaman sebelum Petral, sampai Petral dibubarkan. Jadi jangan salahkan publik kalau pengungkapan kasus ini dinilai sekedar pergantian pemain baru, bisa jadi kasusnya berulang,” ujarnya. 

Mulyanto menambahkan, melihat kasus ini, nyata bahwa tindak korupsi yang terjadi dimulai dari hulu. Para tersangka melakukan pengkondisian untuk menurunkan readiness/produksi kilang. 

Kemudian, menolak minyak mentah dari produksi domestik karena dianggap tidak memenuhi spek dari sisi harga dan kualitas. Akibatnya minyak bumi produksi domestik tidak terserap. 

Lalu, untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah maupun BBM dalam negeri, dilakukan impor. Selanjutnya terjadilah berbagai modus korupsi terkait impor migas tersebut.

"Ini kan korupsi terstruktur dan berjamaah, yang terjadi dalam kurun waktu yang panjang tanpa diketahui aparat, yakni dari 2018-2023," ujarnya menegaskan.

Menurutnya butuh kerja keras pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik yang terlanjur runtuh. 

"Untuk membangun kepercayaan publik tidak mudah, tanpa itikad baik, kinerja yang unggul dan konsisten," tegasnya. []