Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bersama Koalisi Merah Putih menjadi motor pendukung rencana dikembalikannya sistem pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Alasannya mengembalikan sistem demokrasi Indonesia kepada jalur yang benar, demokrasi Pancasila.

Ketika mengalami krisis ekonomi akhir 1997, Indonesia terpaksa meminjam dana talangan kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Indonesia mendapat gelontoran duit miliaran rupiah, tapi dengan syarat yang berat. Perjanjian yang ditandangani Presiden Soeharto ketika itu menyertakan ribuan syarat detail yang harus diikuti oleh Indonesia yakni dengan mengubah sistem kenegaraannya menjadi lebih terbuka dan liberal.

“Gerindra mendukung Pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengembalikan ruh demokrasi Pancasila. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwusyawaratan perwakilan,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Gerindra, Rachel Maryam, kepada politikindonesia.com, akhir pekan lalu.

Perempuan bernama lengkap Rachel Maryam Sayidina ini mengatakan, Gerindra dan Koalisi Merah Putih mempunyai landasan yang kuat dari hasil analisa yang matang dan mendalam terkait dukungan terhadap pilkada oleh DPRD. “Pilkada yang diwakilkan oleh DPRD adalah produk demokrasi juga. Jangan diartikan seolah ini bertentangan dengan konstitusi,” ujar sosok yang juga dikenal sebagai seorang artis itu.

Perempuan kelahiran Bandung, Jawa Barat, 20 April 1980 ini tidak mempersoalkan keluarnya Basuki Tjahja Purnama dari partai Gerindra karena bertentangan dengan ide Pilkada tak langsung.

Rachel menyebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Ahok itu keluar atas keinginan sendiri. Dan itu adalah hak politiknya. Keluarnya Ahok tidak akan mengubah pendirian Gerindra.

Kepada Elva Setyaningrum, anggota DPR terpilih kembali untuk periode 2009-2014 dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini berbicara tentang pandangan partainya terkait pilkada. Ia juga menanggapi keluarnya Ahok dari partai besutan Prabowo Subianto itu. Berikut petikan wawancaranya.

RUU Pilkada kini memasuki proses finalisasi di DPR, apa alasan Gerindra mendukung Pilkada melalui DPRD?

Kami memiliki landasan yang kuat mendukung itu. Landasan itu berdasarkan hasil kajian dan evaluasi terhadap Pilkada yang berlangsung 10 tahun terakhir dan analisa terhadap ekses negatif yang muncul.

Banyak yang menyebut, Pilkada melalui DPRD tidak demokratis, tanggapan Anda?

Siapa bilang? Bangsa ini menganut sistem demokrasi Pancasila. Dalam sila keempat dengan jelas disebutkan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwusyawaratan perwakilan. Bunyi sila ke-4 itu jangan diartikan yang berbeda lagi. Demokrasi yang kita anut berpangkal pada musyawarah untuk mufakat dan keterwakilan.

Seperti apa anda melihat perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini?

Tanpa terasa, demokrasi liberal di Indonesia sudah tertanam cukup mengakar di berbagai bidang. Di bidang pendidikan, ekonomi, bahkan politik. Dalam sistem demokrasi liberal, semua dilelang. Pemenangnya ditangan siapa yang berani keluar modal lebih banyak.

Uang menjadi Tuhan dalam sistem demokrasi liberal. Suap dan korupsi sangat rentan terjadi. Semua berlomba mengumpulkan modal. Sistem demokrasi liberal merupakan ajaran yang ditanamkan oleh kepentingan-kepentingan asing agar Indonesia menjadi pasar bebas di segala bidang. Kita harus menghentikan ini dan kembali kepada demokrasi Pancasila.

Apa alasannya, Pilkada melalui DPRD akan lebih baik?

Meningkatkan kemungkinan terpilihnya kepala daerah yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik. Meningkatkan kemungkinan terpilihnya kepala daerah yang memiliki program serta rencana pembangunan yang jelas untuk daerahnya, karena setiap calon kepala daerah harus melakukan presentasi visi, misi dan program di DPRD. Serta, menerima pertanyaan dari anggota DPRD dalam sidang terbuka.

Meningkatkan kemungkinan terpilihnya kepala daerah berkompeten yang tidak memiliki modal besar. Mengurangi resiko terpilihnya kepala daerah hasil manipulasi hasil pemungutan suara.

Seperti penggunaan daftar pemilih palsu, perubahan hasil rekapitulasi suara dan kecurangan penghitungan suara dan lainnya.

Pilkada langsung juga telah menyebabkan politik biaya tinggi. Pilkada langsung tidak hanya menyedot anggaran negara yang besar, tapi biaya tinggi bagi para kandidat yang maju dalam kontestasi tersebut. Dengan dikembalikan ke DPRD akan mengurangi jumlah kasus korupsi anggaran daerah oleh kepala daerah (untuk mengembalikan biaya kampanye yang berasal dari modal pribadi). Uang rakyat yang digunakan untuk pilkada juga lebih hemat dan efisien.

Pilkada melalui DPRD juga mengurangi resiko terjadinya konflik sosial di masyarakat, termasuk pembuatan kebijakan-kebijakan populis serta penyalahgunaan aparatur sipil negara menjelang pelaksanaan Pilkada.

Berbeda pandangan soal PiIkada, Ahok keluar dari Gerindra, apa komentar anda?

Ahok bergabung dengan Gerindra di pertengahan masa kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, itu pun atas kemauannya sendiri. Sekarang dia Ahok memutuskan untuk tidak menjadi kader Gerindra lagi, tidak masalah buat kami. Gerindra adalah partai yang terbuka untuk siapa pun yang ingin bergabung atau meninggalkannya. Tapi partai kami tetap akan selalu mengutamakan sebuah etika politik yang baik.

Apakah Gerindra tidak merasa dirugikan dengan keluarnya Ahok?

Jujur, kami tidak pernah dirugikan kalau Ahok hengkang dari Gerindra. Kalau Ahok keluar dari Gerindra dan bergabung dengan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP), kami tidak rugi. Jadi, biasa saja. Tidak ada kerugian. Selama Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres), Ahok tidak memberikan kontribusi berarti ke partai.

Banyak yang bilang Ahok politisi muda berpotensial di Gerindra?

Ya mungkin saja, tapi itu semua tergantung bagaimana kita melihatnya. Gerindra adalah partai yang berkomitmen untuk mendorong dan mensupport semua kadernya dalam melakukan perbaikan bagi bangsa.

Soal keputusan Ahok ini, biar saja rakyat yang menilai. Kami tidak mau berpikir, apakah Ahok kutu loncat karena berpindah partai dari PIB ke Golkar ke Gerindra dan mungkin saat ini Ahok akan berpindah partai lagi. Kami berusaha melihat secara optimis bahwa Ahok akan mampu membawa perbaikan bagi DKI Jakarta.