Tidak ada aturan yang mengharuskan seorang menteri untuk mengundurkan diri dari jabatannya, jika akan maju sebagai calon kepala daerah.

Hal itu ditegaskan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari menanggapi kemungkinan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, maju di Pilgub Jawa Timur, 2018 mendatang.

Ia mengatakan, proses pendaftarannya pun nantinya akan sama dengan calon dari latar belakang lainnya yang maju sebagai calon kepala daerah. “Tidak ada aturan bagi menteri untuk mundur jika ingin maju sebagai calon kepala daerah," tegas dia, kepada wartawan di Yogyakarta, Jumat (24/11).

Dikatakan Hasyim, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, belum membahas aturan jika soal menteri akan maju di pilkada. Pada pasal 7 ayat 2 UU Pemilu menyebutkan, yang harus mengundurkan diri saat maju sebagai calon kepala daerah adalah anggota DPR, DPRD, DPD, TNI, Polri, PNS, kepala desa dan lurah.

PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota juga belum memuat aturan untuk menteri yang maju Pilkada.

Atas alasan itu, KPU tidak dapat meminta seorang menteri agar mengundurkan diri dari jabatannya sebelum mendaftar jadi peserta pilkada. "Tidak ada aturannya. Kalau tidak ada ya tidak bisa dilarang-larang," lanjutnya.

Meski demikian, tambah dia, jika menteri akan mencalonkan diri tetap harus mengikuti prosedur yang sama dengan calon-calon lainnya, yakni mendaftarkan diri ke KPU dan mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya sesuai jadwal.

Berdasarkan jadwal, pendaftaran pasangan calon Pilkada 2018 dibuka pada 8-10 Januari 2018. Penetapan pasangan calon kepala daerah dijadwalkan pada 12 Februari 2018. Pengundian nomor urut peserta Pilkada dilakukan pada 13 Februari 2018.