Seorang Presiden, selain Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dan Panglima Tertinggi TNI, juga merupakan figur politik. Dan, figur politik tentulah membutuhkan kendaraan politik. Bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kesediaannya menjadi ketua umum menunjukkan tanggung jawab, dan menegaskan bahwa ia bukan safety player.

Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Staf Khusus Presiden Andi Arief dalam perbincangannya dengan politikindonesia.com, Minggu (31/03). “Bagi Presiden SBY, menjadi ketua umum menunjukkan tanggung jawab, dan menegaskan bahwa ia bukan safety player di sisa 1,5 tahun pemerintahannya ini," ujar Andi.

Selama ini, ada trauma abuse of power dimana dengan kekuasaannya, Presiden cenderung mengambil kesempatan politik dan finansial untuk kepentingan partainya. Tetapi, sambung Andi, justru akan jauh lebih bermanfaat bila sebagai SBY mampu menggerakkan partainya untuk berada di garis depan mendukung dan bekerja mensukseskan program-program positif pemerintah untuk rakyat.

“Sudah terbukti, birokrasi, TNI, Polri, Kejaksaan dan insitusi negara lainnya tidak digunakan Presiden SBY untuk kepentingan politiknya maupun untuk memperkaya diri," ujarnya lagi.

Hasil KLB Demokrat ini bagi SBY adalah lanjutan dari agenda pembersihan partai dari anasir-anasir koruptor. “Itulah resep terbaik agar partai dipercaya dan mau mengurusi rakyat kembali minimal sama seperti saat terlibat aktif dalam program-program pemerintah untuk rakyat di periode 2004-2009," sambungnya lagi.

Diingatkan Andi, menyelamatkan partai dari kerusakan sistemik akibat korupsi dan kelalaian mengurus rakyat, sama artinya dengan menyelamatkan negara kekacauan yang ditimbulkan salah satu unsur penting dalam sistem politik demokratis itu.