Pemerintah bertekad memenuhi pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dari dalam, dengan pembiayaan dalam negeri. Itu bagian dari rencana Kementerian Pertahanan menargetkan penurunan alokasi pinjaman luar negeri secara bertahap untuk pengadaan alutsista.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengemukakan hal itu dalam pengarahannya pada Rapat Pimpinan TNI 2011 di Jakarta, Rabu (19/01).

Purnomo mengatakan, pihaknya bertekad pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dipenuhi di dalam negeri dengan pembiayaan dalam negeri. Untuk itu, secara bertahap direncanakan mengurangi pinjaman luar.

"Kredit Ekspor itu kan pinjaman, jadi secara bertahap kita akan kurangi dan memfokuskan pengadaan dari dalam negeri," kata bekas Menteri ESDM itu.

Purnomo mengatakan, pendapatan negara terus naik. Sekarang Rp1.000 triliun dan berharap bisa mencapai Rp2.000 triliun pada akhir kabinet ini. "Itu berarti juga GDB kita akan meningkat, itu arti juga income per kapita kita akan naik."

Menhan juga meminta agar pagu Kredit Ekspor yang telah ditetapkan dituntaskan penggunaannya untuk mendukung pengembangan kekuatan TNI dalam kerangka kekuatan pokok minimum (minimum essential forces/MEF). Ia optimistis target pembangunan MEF masih bisa dicapai.

Untuk mencapainya, Purnomo meminta pagu pinjaman tersebut 2005-2009 ditetapkan agar diselesaikan secepat mungkin. Menurut dia, pagu yang sudah mendapat penetapan namun belum efektif agar diselesaikan secepat mungkin dengan mengikuti peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.

"Sedang selesaikan dengan Menkeu dan Bappenas, termasuk di dalamnya untuk sektor pertahanan," ujar Purnomo.

Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapatkan alokasi anggaran Rp47,5 triliun atau sekitar 3,86 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011. Kenaikan anggaran itu akan difokuskan pada enam bidang yang menjadi prioritas pada rencana strategis pertahanan negara 2010-2014.

Enam bidang prioritas itu, pengembangan kekuatan pokok minimum, industri pertahanan nasional, pencegahan kejahatan di laut, meningkatkan rasa aman, modernisasi keamanan nasional dan peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional.