Peserta amnesti pajak, dapat menikmati tarif termurah hingga akhir tahun. Tarif yang seharusnya berakhir 30 September 2016 diperpanjang dengan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2016 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, PMK Nomor 141 Tahun 2016 itu akan diterbitkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hari ini Senin (26/09).

Dengan terbitnya payung hukum itu, Wajib Pajak bisa memenuhi syarat kelengkapan administrasi amnesti pajak sampai akhir 2016, dengan tetap mendapatkan tarif termurah yang seharusnya berakhir 30 September 2016.

Wamenkeu menambahkan, kebijakan ini diambil pemerintah setelah melihat tingginya animo wajib pajak dalam mendapatkan akan amnesti pajak pada periode pertama. Demi memudahkan mereka melengkapi syarat administrasi, pemerintah memperpanjang masa penyerahan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam mendeklarasikan aset milik WP.

“Jadi PMK 141 itu kan administrasinya, nah ini akan diberlakukan sampai akhir tahun untuk melengkapi dokumen-dokumennya. Kan waktu periode pertama sudah mepet banget nih, jadi makanya yang penting menyampaikan uang tebusan dan Surat Pernyataan Harta (SPH) nya dulu secara garis besar. Pokoknya dibayar paling lambat sampai September ini, tapi lampiran-lampiran dokumennya itu bisa sampai Desember,” terang Mardiasmo.

Akan tetapi, jika ada wajib pajak yang tidak lengkap dalam memberikan keterangan jumlah asetnya dan baru dilaporkan pada periode kedua atau bahkan ketiga, maka insentif pajak yang diberlakukan mengikuti aturan yang sudah ada.

Seperti diketahui, uang tebusan yang diberlakukan pada periode pertama yakni sebesar 2 persen, kemudian periode kedua sebesar 3 persen, dan periode ketiga sebesar 5 persen.

“Kalau ada deposito dan harta lainnya yang belum dilaporkan ya sesuai dengan periodenya. Ini hanya diberikan sampai 30 September untuk periode pertama, jika ada WP yang melaporkan harta setelah itu, otomatis tarifnya mengikuti periodenya,” terang dia.