Teknologi dan demokrasi seharusnya memiliki values pada perbaikan Indonesia, bukan hanya sebagai alat (tools) seperti yang terjadi sekarang. Adapun media sosial kini menjadi ruang publik tempat dimana demokrasi dikembangkan, bukan ruang yang dimiliki oleh para pemilik modal.

Demikian pandangan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dalam acara seminar “Teknologi dan Demokrasi untuk Kemajuan Bangsa” yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Keluarga Mahasiswa Islam (IA Gamais) Institut Teknologi Bandung pada Sabtu (09/02) di Aula Timur ITB, Bandung.

Seminar ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan 25 tahun berdirinya Gamais ITB. Acara dibuka oleh Ketua IA Gamais ITB, Ir Tjatur Sapto Edy dan menghadirkan sejumlah keynote speaker antara lain Dr. Ir. Ismail Ahmad (Direktur Telekomunikasi Kementerian Kominfo), Dr. Ir. Agung Harsoyo (Dosen STEI ITB), Radhar Tribaskoro (Aktivis FeD Jawa Barat), Abdullah Sodik (Serikat Pekerja Pertamina), Prof. Dr. Marsudi Wahyu Kisworo (Rektor Perbanas) dan Deddy Rahman (Katapedia), alumni dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung.

Kata Hatta, membicarakan tentang teknologi dan demokrasi, tidak bisa bicara hanya soal praktek atau wujudnya, tapi yang terpenting adalah tata nilai. Ia mengimbau agar semua bersiap menyongsong pasar besar di Indonesia, yang mulai menggeliat, bersama dengan peningkatan pendapatan nasional. “Dengan teknologi dan demokrasi ini kita bisa meningkatkan kualitas, kesejahteraan, kemajuan bangsa,” ujar Hatta.

Disampaikan Hatta lebih jauh, demokrasi yang kini ada wujudnya hanya sebatas Pemilu, tapi sesungguhnya masih banyak wujud demokrasi yang lain, yaitu bahwa problematika masyarakat diselesaikan secara ‘soft’, dengan cara saling berbicara bukan secara kekerasan.

“Demokrasi yang ada sekarang hanya sebatas dalam tahap bentuk, sementara untuk tata nilai, masyarakat belum benar-benar memahaminya, terbukti dengan banyaknya konflik dalam setiap kejadian Pilkada,” ujar dia.

Hatta menambahkan, teknologi dalam ruang lingkup ini adalah teknologi yang dapat menunjang kepada sistem demokrasi yang baik dan benar. “Jika tatanan nilai demokrasi dan teknologi sudah saling berksinambungan, maka akan tercipta masyarakat yang lebih damai,” tandas Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.

Dalam seminar ini berkembang wacana tentang harapan akan inovasi dan terobosan dari teknologi informasi komunikasi (TIK) dan dikaitkan dengan tren global; bertumpu pada teknologi terbaru dan faktor efisiensi.

Realita di lapangan yang dianggap masih jauh dari harapan dan kasus per kasus yang bersifat lokal, terbentur pada kekurangan di infrastruktur dan perlunya persiapan di sisi sosial dan budaya.

Solusi yang disodorkan dalam bentuk langkah yang dipersiapkan, bukan menunggu. Perubahan harus dilakukan secara bertahap. Langkah demi langkah. Karena perubahan bukan sesuatu yang langsung terjadi secara menyeluruh. Keseimbangan baru akan terjadi dan dibantu oleh tangan yang tak-tampak (invisible hands).

Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi telekomunikasi yang sedemikian pesat saat ini, menjadikan komunikasi dan interaksi publik antara satu dengan lainnya sangat mudah dan cepat untuk dilakukan, tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Keberadaan media sosial facebook, twitter, dan lainnya makin marak dan seakan memberi tempat bagi setiap orang dari beragam profesi dan lapisan masyarakat untuk dapat berperan aktif menyuarakan aspirasi atas nama Demokrasi.

Namun, seiring perjalanan waktu, kebebasan dalam berdemokrasi mulai tercederai dengan adanya hal-hal bersifat “menyerang’ yang dilakukan pihak pihak tertentu dengan mengatasnamakan demokrasi. Padahal, sejatinya demokrasi haruslah dibarengi dengan sebuah etika dan kesadaran yang mengarah pada tujuan demokrasi itu sendiri.

Tujuan demokrasi adalah meningkatkan transparansi, efesiensi, terciptanya interaksi yang mampu memberi dampak positif yang menggiring terbentuknya kualitas dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan yang mengarah pada kemajuan bangsa.

Tentu ini harapan menjadi harapan kita semua. Sulit memang, dibutuhkan kerjasama semua pihak antara pemerintah, institusi dan organisasi masyarakat agar mampu membangun iklim demokrasi secara sehat melalui pemberdayaan teknologi.