Konflik yang semakin memanas di Lampung Tengah adalah bukti terjadi jarak antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat selama ini hanya dijadikan objek kepentingan proyek dan politik, pembinaan, pelayanan hanya jargon, sehingga masyarakat prustasi, terlebih pupusnya kepercayaan terhadap aparat dan penegak hukum.

"Hendaknya kasus kasus kerusuhan komplik antar etnis, suku, sara, tidak terjadi jika perlakuan terhadap kearipan lokal, dan pengayoman terhadap masyarakat. Di desa benar benar tersentuh," ujar Ketua Informasi Provinsi Lampung, Juniardi SIP, MH kepada politikindonesia.com, Sabtu (29/11).

Juniardi mengatakan, konflik antar suku di Lampung bukan pertama kalinya terjadi. Daerah Lampung Tengah itu ibarat "api dalam sekam." Persoalan yang terjadi di Lampung Tengah harus segera diselesaikan dengan pendekatan persuasif. Yakni, dengan melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

"Selain mendorong ke arah perdamaian, pendekatan persuasif juga dapat mencegah meluasnya konflik dan jatuhnya korban lebih banyak."

Alumni Magister Hukum Universitas Lampung ini berharap, masyarakt tidak terpancing upaya provokatif, dan menyebar. Informasi yang menyesatkan dan memperkeruh suasana. Pasalnya, konflik seringkali ditimbulkan karena kesimpangsiuran informasi yang berkembang di masyarakat. Informasi yang simpang siur ini menyebabkan masyarakat sangat mudah ditunggangi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sehingga kemudian masyarakatlah yang menjadi korban.

Juniardi menyebutkan, tidak hanya di Lampung Tengah, yang rawan konflik sosial, beberapa daerah lainnya di Lampung juga rawan konflik horisontal, seperti Mesuji, Tulang Bawang, Kota Bumi, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan tempat lain.

"Seharusnya ini sudah bisa dicegah sehingga potensi-potensi konflik tidak menjadi letupan-letupan," ujar Juniardi yang juga mantan wartawan ini.

Lebih lanjut Juniardi memaparkan, pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan sinergi antara pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat setempat, maupun tokoh agama.

"Mereka harus duduk bersama. Kemudian menganalisa dan menggali kearifan lokal yang bisa dijadikan sarana pemersatu di antara mereka. Sehingga peristiwa seperti di Lampung Selatan tidak terulang di daerah lain," kata Juniardi.

Juniardi menyambut positif langkah yang dilakukan Pemda, para tokoh, dan para pejabat yang segera mengumpulkan berbagai tokoh untuk membicarakan permasalahan di Lampung Tengah.

Namun hendaknya forum-forum dialog lintas ormas dan tokoh tersebut dimaksimalkan untuk dapat mencegah letupan dari potensi konflik di daerah lain.