Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, menyayangkan sikap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan hanya menyerahkan 2 nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Badan Kehormatan (BK) DPR yang ditudingnya meminta upeti kepada BUMN. Padahal sebelumnya, Dahlan sudah mengumbar ke publik bahwa ia mengantongi 10 nama legislator.

“Dari 2 nama itu, salah satu di antaranya adalah dari kader PDI-P, yaitu anggota Komisi XI DPR, Sumaryoto sebagai salah satu oknum pemeras badan usaha pemerintah,” ujar Puan kepada politikindonesia.com, di Gedung DPR, Selasa (06/11).

Menurutnya, keputusan Dahlan membeberkan skandal pemerasan oleh anggota DPR kepada BUMN merupakan terobosan bagus. Namun, diharapkan juga terobosan tersebut tidak terkesan setengah hati dan tidak tuntas.

“Saat diundang BK DPR, Pak Dahlan seharusnya bisa blak-blakan menyebutkan 10 nama oknum anggota DPR yang melakukan pemerasan kepada BUMN. Tapi kenyataannya, dia hanya menyebutkan 2 nama terduga pelaku pemerasan. Jadi jangan sampai publik punya interpretasi lain, padahal publik dan DPR sangat berharap kalau perlu tidak hanya 10 orang," ungkapnya,

Kepada Elva Setyaningrum, Anak Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri ini memberikan tanggapannya dengan kasus pemerasan yang dilakukan oknum anggota DPR terhadap BUMN. Apa pendapatnya mengenai kadernya yang diduga melakukan pemerasan terhadap BUMN. Lalu, apa yang diinginkan dengan adanya kasus ini. Berikut petikan wawancaranya!

Bagaimana tanggapan Anda, soal anggota DPR yang meminta jatah ke BUMN?

Kami sangat menyayangkan kegaduhan politik yang sudah dimunculkan saat ini. Kami juga menyayangkan, mengapa Pak Dahlan Iskan hanya menyebutkan 2 nama anggota DPR. Padahal sebelum memenuhi panggilan BK DPR, dia pernah menyebut, mengantongi 10 nama anggota DPR. Kemana 8 nama anggota DPR lainnya. Masalah ini jadi tidak secara tuntas disebutkan saat Pak Dahlan Iskan bertemu dengan BK.

Apa yang Anda inginkan dengan situasi seperti ini?

Saya meminta BK DPR mengklarifikasi hal tersebut agar tidak terjadi kegaduhan politik yang berkelanjutan, mengingat masalah tersebut dibawa ke ranah politik. BK harus melakukan klarifikasi ke fraksi. Ini menyebabkan kegaduhan politik ini akan terus berkembang. Harusnya, Dahlan Iskan datang ke BK itu bisa menyelesaikan kegaduhan itu, bukan membuatnya bertambah gaduh.

Kabarnya ada satu kader PDIP, yang disebut oleh Dahlan, apa pendapat Anda?

Terkait masalah itu, kami tidak akan melakukan intervensi. Proses di BK kan sedang berlangsung. Kami hanya akan menunggu laporan tertulis dari BK DPR terkait dengan disebutnya nama anggota Fraksi PDIP Komisi XI oleh Dahlan Iskan dalam laporannya ke BK DPR. Kami harap bila ada pejabat publik yang memiliki bukti silakan masukkan dalam proses hukum.

Langkah apa selanjutnya yang Anda inginkan?

Kami ingin Dahlan Iskan tidak hanya melaporkan dugaan oknum anggota DPR yang memeras BUMN ke BK DPR saja. Tapi juga kepada penegak hukum, seperrti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Siapa pun yang menjadi pejabat publik, jika diduga melanggar hukum akan dilaporkan ke penegak hukum.

Jadi jangan terkesan main-main saja. Pak Dahlan sudah sampaikan itu semua ke BK tapi atas undangan DPR. Terakhir harusnya disampaikan ke KPK dengan kasus gratifikasi atau suap.

Apa harapan Anda terkait kasus upeti ini?

Kami ingin agar Pak Dahlan untuk tidak ragu dan takut membersihkan praktik korupsi di pemerintah dan DPR. Kami juga serius untuk bersama-sama mewujudkan BUMN bersih dari ladang pemerasan. Sebab, jika BUMN bersih dari praktik menyimpang, otomatis berpengaruh pada proses penerimaan negara dan baik untuk rakyat. Karena itu, kita punya semangat yang sama. Tentu kalau ada persoalan atau kebiasaan yang jelek, apakah di DPR tadi meminta upeti, memeras, selalu menawarkan upeti, harus diubah. Jadi, mari kita lakukan bersama-sama oleh DPR dan BUMN untuk bersih-bersih secara fair mengenai kasus ini.