Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengagendakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan pada hari ini, Kamis (26/01). Salah satu yang dibahas adalah isu penyelundupan senjata di Sudan yang menyeret pasukan perdamaian asal Indonesia.

"Isu terkini yang menonjol adalah kejadian di Sudan. Komisi I DPR akan mempertanyakan itu karena berkaitan dengan tugas Menhan, Panglima TNI, dan BIN," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Tandjung kepada pers di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis.

Asril mengatakan, anggota Polri yang tergabung dalam pasukan UNAMID tersebut sudah mau pulang ke Tanah Air. Namun saat pemeriksaan barang-barang ditemukan sejumlah senjata api.

Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, senjata jenis itu bukan buatan Indonesia sehingga dirinya yakin pasukan perdamaian Indonesia tidak melakukan penyelundupan senjata. "Seolah-olah anggota kita dituduh menyelundupkan senjata. Kalau saya lihat senjatanya banyak AK-47, itu bukan buatan Indonesia berarti bukan milik kita," ujarnya.

Asril mengatakan Indonesia termasuk negara terbanyak yang mengirim kontingen pasukan perdamaian PBB dan selama ini tidak pernah ada masalah terkait senjata.

Berdasarkan pengalamannya sebagai ketua kontingen pasukan perdamaian Indonesia untuk Kamboja pada 1993, pada saat pulang ke tanah air, seluruh peralatan persenjataan dimasukkan dalam peti kemas atau dibawa terpisah dari prajurit.

"Persenjataan dipisahkan dari orang pemegangnya. Pasukan naik pesawat tidak menggunakan senjata sesuai ketentuan PBB," katanya.

Ditambahkan Asril selain memperdalam informasi terkait penyelundupan itu kepada Menhan, Panglima TNI, dan Kepala BIN, RDP itu juga dibahas evaluasi penggunaan anggaran tahun 2016 di ketiga institusi itu, evaluasi program 2016, dan rencana kerja 2017.