Ada satu pola, penangkapan Pejabat Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimana, selalu ada Pengusaha di dalamnya. Ada satu pandangan, dalam sistem kapitalisme kekuasaan (negara) adalah alat kapital, alat untuk melindungi serta mendukung ekspansi kapital.

Disinilah setiap perebutan kekuasaan, selalu di belakangnya ada kepentingan kapital. Sehingga Pemilu, baik legeslatif maupun eksekutif, baik di tingkat pusat sampai ke daerah, selalu diwarnai politik uang dan sogokan-sogokan.

Pemilu bukan lagi pertarungan dalam memperjuangkan program-program untuk mensejahterakan masyarakat dan menegakkan kedaulatan, kemandirian serta kepribadian bangsa, tetapi pertarungan kapital. Kekuasaan bukan lagi sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, agar hidup makmur dan adil, tetapi alat untuk melindungi kepentingan kapital.

Maka korupsi, akan terus beranak pinak, dari atas sampai ke bawah. Seiring dengan perjalanan panjang bangsa Indonesia, mentalitas para penguasa (pejabat negara) dan birokrasi, masih menyisakan mind set priyayi, ambtenaar kolonial.Kemerdekaan yang bertujuan membebaskan bangsa dari feodalisme, kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme, belum mengubah mental para pejabat negara ini.

Kebawah mereka menempatkan diri sebagai bendoro yang harus dihormati rakyat dan merasa berhak untuk mendapatkan upeti, ke atas berposisi sebagai ambtenaar, melayani tuan-tuannya yaitu kaum kapital. Peraturan maupun UU yang dirumuskan pun cenderung untuk melindungi kepentingan kapital itu.

Memang benar, revolusi belumlah selesai, negara belumlah menjadi alat perjuangan rakyat untuk merebut kemakmuran serta kesejahteraan, negara kembali menjadi alat kapital. Hanya perubahan sistem, menata kembali Indonesia dengan filosofi Pancasila, Proklamasi dan UUD 1945, kita akan selamat mencapai tujuan, berdaulat, mandiri, berkepribadian menuju masyarakat adil makmur, lahir batin.

Agus Jabo Priyono, Ketum PRD