Pemerintah Provinsi Jateng telah menetapkan status darurat kekeringan. Sekitar 1.100 desa yang tersebear di 317 kecamatan se-Jawa Tengah rawan kekeringan di musim kemarau saat ini. Sejumlah wilayah kini telah melakukan droping air bersih kepada masyarakat.

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Sarwa Pramana, di Boyolali Rabu (02/08), mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi menyikapi musim kemarau bersama BPBD dan PDAM se-Jateng. Rakor tersebut juga dihadiri Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Dikatakan Sarwa, rakor membicarakan persiapan menghadapi musim kemarau. Pemkab dan Pemkot diminta segera menetapkan status siaga darurat kekeringan.

“Sudah ada lima daerah lebih di Jateng yang menetapkan status siaga darurat kekeringan. Untuk Boyolali sudah. Provinsi sudah (menetapkan status siaga darurat kekeringan) sampai bulan Oktober (2017)," terang Sarwa.

Ia menambahkan, semua pemda di Jateng nantinya akan mengeluarkan status siaga darurat kekeringan. Status siaga kekeringan tersebut sebagai dasar pintu masuk kalau ada dana siap pakai dari BNPB. Jatah untuk Provinsi Jateng sekitar Rp8 miliar sampai Rp9 miliar.

Dari pemetaan, jelas dia, di wilayah Jawa Tengah ada hampir 317 kecamatan yang rawan kekeringan. Jika diperluas tingkat desa/kelurahan, ada 1.100-an desa/kelurahan dari 33 kabupaten/kota se-Jateng.

Sejauh ini droping air bersih sudah dilakukan di beberapa daerah. "Droping air bersih sudah dilakukan antara lain di Pemalang, Banyumas, Klaten dan Wonogiri, tetapi belum signifikan," katanya.

Terkati air bersih, tambah Sarwa, kesiapan kabupaten/kota rata-rata 200 sampai 300 tangki air bersih. Sedangkan Pemprov Jateng menyiapkan dana sekitar Rp600 juta. Sehingga kabupaten/kota yang dana penanganan kekeringan sudah habis, bisa mengajukan ke provinsi. "Pemprov kita siapkan dana Rp 600 juta, nanti kita dorong kalau (dana) kabupaten/kota sudah habis," imbuh dia.