Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan resmi dinyatakan memenangi pemilu Turki. Erdogan bersama aliansi yang dipimpin partainya, Justice and Development Party (AKP) dan Nationalist Movement Party (MHP) juga mengklaim meraih suara mayoritas dalam parlemen.

Kepala otoritas pemilu Turki, Sadi Guven mengkonfirmasi kemenangan Erdogan mengalahkan rival terkuatnya, Muharrem Ince dengan meraih mayoritas absolut atau lebih dari 50 persen suara sehingga tidak perlu digelar pemilu putaran kedua.

“Presiden Recep Tayyip Erdogan mendapatkan mayoritas absolut dari semua suara yang valid," kata Sadi.

Berdasarkan kantor berita Turki, Anadolu Agency, Erdogan menang dengan meraih 52,5 persen suara dalam pemilu yang digelar 24 Juni kemarin. Sedangkan rival terkuatnya, Ince dari partai sekuler Republican Peoples Party (CHP) meraih 31,5 persen suara.

Hingga kini, YSK sudah menghitung 99 persen suara yang masuk. Mereka baru akan mengumumkan hasil resmi pada Jumat mendatang. Pemungutan suara di Turki diikuti sekitar 60 juta pemilih yang tersebar di 81 provinsi. Pemilu ini digelar berbarengan dengan pemilihan anggota parlemen.

“Saya telah dipercaya oleh negara dengan tugas-tugas dan kewajiban kepresidenan," ujar Erdogan dalam pidato kemenangannya di kediamannya di Istanbul, Senin (25/06).

“Turki telah memberikan pelajaran dalam demokrasi kepada seluruh dunia,” ujar Erdogan merujuk pada tingginya tingkat partisipasi pada pemilu yang mencapai 88 persen dari pemilih terdaftar.

Erdogan dalam pidatonya juga berjanji akan mempercepat terlaksananya konstitusi baru yang disetujui dalam referendum pada April 2017 mengenai sistem kepresidenan baru.

Dalam referendum itu, 51 persen pemilih Turki mendukung konstitusi baru yang memberikan presiden sejumlah wewenang, termasuk menghapus jabatan perdana menteri, menunjuk langsung pejabat publik di posisi penting, termasuk menteri dan wakil presiden, mencampuri sistem hukum, dan menerapkan status darurat. Lawan-lawan politik Erdogan menyebut konstitusi tersebut akan memberikan kekuasaan otoriter bagi Erdogan.