Pemerintah berencana akan menerapkan opsi penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan sistem 2 harga yakni harga Rp4.500 per liter dikhususkan buat angkutan umum dan sepeda motor. Sedangkan untuk mobil pribadi diwajibkan membeli premium dan solar seharga Rp6.500 per liter. Diperkirakan dengan sistem tersebut, pemerintah bisa menghemat anggaran hingga Rp20,9 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Salsiah Alisjahbana mengemukakan, estimasi biaya yang dikeluarkan untuk operasional pembatasan diperkirakan mencapai Rp800 miliar. “Namun, saya tidak mengetahui berapa besaran anggaran yang akan digelontorkan untuk program jaminan sosial masyarakat miskin. Program ini menjadi kompensasi bila BBM jenis premium dijual dalam 2 harga," kata perempuan kelahiran Bandung, Jawa Barat, 16 Agustus 1960 ini kepada politikindonesia.com disela-sela berbincang-bincang dengan wartawan di Jakarta, Jumat (26/04).

Dijelaskan, pihaknya sudah menyiapkan kebijakan sosial saat BBM jenis premium dijual dengan 2 harga. Namun, meski kenaikan berlaku pada harga BBM untuk masyarakat mampu, tapi ada kemungkinan harga sembako naik dan memukul ketahanan ekonomi warga miskin.

“Hal itu terjadi sepertinya sudah hukum pasar. Dimana ada kenaikan BBM, maka akan berdampak pada kenaikan kebutuhan ekonomi yang juga merugikan masyarakat miskin," terang Doctor of Philosophy in Economics dari Universitas Washington, Amerika Serikat ini.

Kepada Elva Setyaningrum, lulusan sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini mengungkapkan sejumlah program yang akan mentargetkan masyarakat miskin jika kebijakan BBM dengan 2 harga dilaksanakan. Peraih gelar Master of Arts in Economics dari Universitas Northwestern, Amerika Serikat ini pun menjelaskan harapannya dari program tersebut. Berikut wawancaranya.

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM untuk mengendalikan lonjakan subsidi, bagaiman model kebijakan?

Pemerintah berencana akan menerapkan opsi penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan sistem 2 harga yakni harga Rp4.500 per liter dikhususkan buat angkutan umum dan sepeda motor. Sedangkan untuk mobil pribadi diwajibkan membeli premium dan solar seharga Rp6.500 per liter. Diperkirakan, estimasi biaya yang dikeluarkan untuk operasional pembatasan mencapai Rp800 miliar. Namun, dengan sistem tersebut, pemerintah bisa menghemat anggaran hingga Rp20,9 triliun.

Saya tidak mengetahui berapa besaran anggaran yang akan digelontorkan untuk program jaminan sosial masyarakat miskin. Program ini menjadi kompensasi bila BBM jenis premium dijual dalam 2 harga.

Apa nama paket jaminan yang diberikan untuk masyarakat miskin tersebut?

Nama programnya adalah Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S). Program P4S ini mencakup dana bantuan masyarakat miskin yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) beasiswa masyarakat miskin (BSM) dan pemberian beras miskin. Istilahnya P4S ini sebetulnya program yang akan kita luncurkan 2014, tapi kita percepat sekarang. Karena jaminan ini dibangun dari program-program yang sudah ada. Perlindungan sosial ini sudah ada, tapi kami scale up.

Dari mana anggarannya untuk program ini?

Sebenarnya kalau soal anggaran jangan tanya ke saya. Karena, semuanya yang urus Menteri Keuangan (Menkeu). Namun, sepengetahuan saya, program ini akan dibiayai APBN Perubahan (APBN-P). Jumlahnya, pokoknya terserah APBN-P. Saya belum tahu berapa besaran subsidi BBM yang akan dialihkan untuk mendukung P4S.

Jadi kalau Presiden sudah memutuskan kenaikan harga premium untuk mobil pribadi, pasti nanti Pelaksana tugas Menkeu ngajuin APBN-P ke Presiden dan ke DPR. Jadi, anggaran ini tidak akan mengambil jatah RAPBN tahun depan. Karena sifatnya alih subsidi dari yang sebelumnya untuk membiayai BBM.

Kapan waktu pelaksanaannya?

Pelaksanannya setelah Presiden resmi mengumumkan kenaikan harga premium untuk mobil pribadi. Sampai saat ini, Presiden belum memutuskan skenario kenaikan harga BBM yang mana. Tapi walau begitu, kami tidak bisa diam saja. Semua sedang kami siapkan, termasuk kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampkanya.

Dari program P4S tersebut, berapa besar intensitasnya yang ditambah?

Untuk PKH akan ditujukan kepada 2,4 juta rumah tangga. Nantinya, setiap rumah tangga mendapat Rp1,8 juta meningkat dari besaran Rp1,3 juta. Kegiatan ini dilaksanakan pada semester II mendatang. Sementara untuk pemberian beras miskin 15 kilogram per keluarga akan ditambah menjadi 12 bulan.

PKH dan Raskin ini, penting karena berurusan dengan ketahanan pangan masyarakat miskin. Ini harus bisa dipahami, karena untuk keluarga miskin pengeluaran terbesar lebih dari 70 persen untuk makanan dan itu terutama beras.

Sedangkan untuk beasiswa masyarakat miskin, murid SD mendapat Rp500.000 setiap anak per tahun, SMP Rp750.000 setiap anak per tahun, dan SMA Rp1 juta setiap anak per tahun. Penerimanya ditingkatkan menjadi 29 persen keluarga miskin Indonesia yang memiliki anak masih berstatus pelajar. Rencananya, beasiswa ini akan dimulai pada tahun ajaran baru 2013 atau Juli mendatang.

Apakah Anda optimis, program P4S ini akan tepat sasaran?

Saya sangat menjamin, program ini akan tepat sasaran. Karena nantinya, penerima akan mendapat kartu khusus, mirip program Pemprov DKI, tapi untuk kartu program P4S ini kami belum memberi nama. Yang pastinya, kartunya satu dan bisa digunakan untuk PKH, raskin dan BSM. Jadi 1 kartu bisa multifungsi untuk semua program P4S. Mudahan-mudahan bulan Juli ini, kartunya sudah siap.

Sementara untuk data penerimanya, kami memakai data PPLS 2011 yang sudah diverifikasi. Kalau untuk penyalurannya, PKH nantinya akan melalui kantor pos yang dilengkapi dengan alamat masing-masing penerima. Kalau BSM akan melalui sekolah masing-masing.

Apa harapan Anda dengan program P4S tersebut?

Kami percaya dengan adanya jaminan sosial selepas kenaikan BBM, target pengurangan kemiskinan nasional di akhir masa bakti kabinet akan sesuai target. Tahun ini kemiskinan ditarget 10,5 juta jiwa, sementara pada 2014 akhir kembali turun ke tingkat 10 juta jiwa. Dalam program P4S ini, kami memang tidak ingin menyebutnya sebagai kompensasi kenaikan BBM karena program-program tersebut tetap akan diberikan pada 2014.