Enam partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Koalisi parpol pendukung pemerintah, sepakat untuk satu sikap dalam menghadapi voting opsi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (29/03) pekan ini.

Enam partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Koalisi parpol pendukung pemerintah, sepakat untuk satu sikap dalam menghadapi voting opsi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (29/03) pekan ini.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat Setgab yang digelar di kantor Setgab di Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin malam (26/03). Rapat tersebut digelar sejak pukul 20.00 WIB dan baru berakhir menjelang tengah malam.

"Tadi membahas persiapan voting untuk paripurna Kamis depan, mudah-mudahan solid. Setgab tidak banyak membicarakan kenaikan harga BBM, karena kenaikan harga BBM itu bukan domain DPR, itu kan Keppres," ujar Ketua Fraksi PAN DPR, Tjatur Sapto Edy, kepada pers, Senin (26/03).

Dalam rapat tersebut disepakati pengurangan subsidi untuk energi menjadi sebesar Rp225 triliun. Pemerintah diberi kebebasan mengambil kebijakan apapun. “Jadi totalnya Rp225 triliun. Itu dipersilahkan pemerintah menggunakan itu untuk apa," ujar Tjatur.

Dengan total subsidi demikian, menurut Tjatur, pemerintah masih bisa menangani. Sehingga tidak perlu sampai hutang. “Tapi kalau subsidi tidak dikurangi. kan devisit anggaran bisa membengkak dan pemerintah berat sehingga harus hutang," kata dia.

Di badan anggaran DPR sendiri, pembahasan dengan pemerintah terkait RAPBNP 2012 berjalan sangat alot. Karena tidak dicapainya kesepakatan, rencananya keputusan menyangkut postur APBNP 2012 akan diambil dalam rapat paripurna DPR Kamis pekan ini.