Partai Golkar akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada awal Mei nanti. Rapimnas digelar untuk mengevaluasi pencapaian Golkar dalam pemilu legislatif. Yang tak kalah penting, Rapimnas juga akan membahas dengan partai mana Golkar berkoalisi serta siapa calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Aburizal Bakrie (ARB).

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Nurul Arifin menegaskan, Rapimnas nanti tidak akan ada pembahasan soal evaluasi (Capres). Melainkan, hanya melakukan evaluasi hasil Pileg dan langkah Golkar dalam Pilpres nanti. Kesepakatan itu sudah menjadi komitmen bersama.

“Pada Rapimnas besok, kami hanya akan melakukan rapat BKPP (Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu) yang merupakan evaluasi hasil Pileg. Kalau koalisi, kami semua masih tiarap," ujar dia di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/04).

Kepada Elva Setyaningrum, artis senior ini menjelaskan pertimbangan Golkar belum memutuskan partner dalam pilpres. Lulusan S2 Jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia ini memberi tanggapan mengenai kunjungan Jokowi ke rumah Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung.

Perempuan kelahiran Bandung, 18 Juli 1966 ini juga mengungkapkan soal kegagalannya kembali menempati kursi parlemen. Berikut petikan wawancaranya.

Tentang Rapimnas, apa yang ingin dicapai Golkar?

Ini merupakan forum evaluasi terhadap pencapaian partai kami dalam pemilu legislatif lalu. Rapimnas ini juga akan membahas isu strategis, bagaimana posisi Golkar dalam Pilpres nanti, dan dengan partai mana kami menjalin kerja sama. Rapimnas juga akan membahas calon yang akan mendampingi Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie di pilpres Juli nanti.

Golkar belum memastikan satupun teman koalisi, kapan itu akan diputuskan?

Kami masih menunggu hasil rekapitulasi resmi Pileg yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasil resmi tersebut akan memberikan gambaran jelas posisi masing-masing partai, barulah koalisi akan diputuskan. Akan tetapi, komunikasi politik dengan partai lain terus berjalan. Kami tak buru-bur dalam mendeklarasikan koalisi, karena pendaftaran Capres dan Cawapres masih jauh.

Kondisi politik saat ini sangat dinamis dan masih terus berubah-ubah. Bukannya kami angkuh karena tidak mau mendeklarasikan koalisi. Namun, belum saatnya karena deal dan final soal hasil perhitungan Pileg belum selesai. Apalagi pendaftaran Capres dan Cawapres baru dimulai 18 hingga 20 Mei. Jadi, siapa tahu pada ditanggal-tangal tersebut kami menentukan Cawapres.

Bagaimana dengan manuver kader Golkar terkait pilpres, seperti kunjungan Jokowi ke Akbar Tandjung, misalnya?

Mereka itu punya hak politik untuk melakukan pertemuan dengan siapa saja. Kami pun tak bisa melarang Akbar untuk bertemu dengan Jokowi. Pertemuan tersebut adalah hak politik pribadi Akbar.

Kami tak mau menyikapi secara berlebihan pertemuan itu. Apalagi jika pertemuan itu membahas tentang Cawapres yang berindikasi dapat menggembosi suara partai kami. Sebenarnya, kami tidak mempermasalahkan bila Akbar diambil menjadi Cawapres pendamping Jokowi.

Manuver politik kader Golkar itu apakah berdampak terhadap pencapresan ARB?

Pertemuan itu tidak akan merubah pencapresan Ical. Meskipun santer terdengar, Akbar juga ingin maju sebagai Cawapres di Pemilu Presiden (Pilpres) nanti.

Buat kami, adanya manuver politik, sah-sah saja. Kandidat Capres dari Golkar tidak akan berubah. Kalau kita lihat, kondisi yang terjadi saat ini pada Golkar selalu berulang. Jadi, saya pribadi merasa tak perlu khawatir ada tokoh Golkar yang malah dicalonkan oleh partai lain dalam Pilpres.

Saya yakin, suara partai tidak gembos atau berkurang meski ada tokoh Golkar yang diusung partai lain. Kalau memang ada yang bermain-main dengan partai lain, ini sudah biasa. Karena kami hidup dengan gejolak seperti itu.

Jadi tidak masalah jika Jokowi menggandeng salah satu kader Golkar sebagai Cawapres?

Seperti yang sudah saya katakan, tidak ada masalah. Memang, saat ini ada beberapa nama kader Golkar yang disebut-sebut siap menjadi pendamping Jokowi. Selain Akbar Tandjung, juga ada Jusuf Kalla (JK). Golkar tidak khawatir dan tidak terganggu.

Bila JK atau Akbar bermanuver dan ingin menjadi Cawapres Jokowi, kami tidak terpengaruh. Sebab, kami memiliki sistem dan mekanisme sendiri. Golkar solid mendukung ARB sebagai Capres.

Partai sudah mempersilakan jika JK dan Akbar berambisi menjadi Cawapres Jokowi. Semua kan tergantung pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai penentu. Kalau mereka mau memilih Cawapres, masa kami halangi.

Bagaimana dengan pencalonan anda sebagai anggota DPR?

Jujur saya katakan, walau hasil resmi Pileg belum diumumkan KPU, saya pesimis bisa lolos ke Senayan. Saya tidak bisa lolos karena ada berbagai kecurangan yang terjadi. Tapi, saya harus tetap legowo menerima kekalahan ini. Tapi tim saya tidak menerima kekalahan yang saya alami karena mereka menilai kekalahan yang saya alami ini banyak kejanggalan.

Apa maksud anda dengan banyaknya kejanggalan?

Kalau diibaratkan, Pileg 2014 ini layaknya perang saudara di Suriah. Ini adalah perang pemilu dimana saudara melawan saudara sendiri dengan uang sebagai senjatanya. Politik uang dalam pemilu kali ini sangat sadis, ganas dan tidak ada etikanya lagi. Saudara saling memakan. Tapi biarlah. Saya tidak akan menyebutkan siapa yang bermain politik uang untuk mengalahkan saya.

Alasan anda sampai pada kesimpulan itu?

Saya berada di daerah pilihan (dapil) Jawa Barat (Jabar) VII, meliputi Purwakarta, Karawang dan Bekasi. Kecurangan tersebut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Salah satunya, surat undangan yang diperjualbelikan dan formulir C6 yang harusnya asli namun faktanya difotokopi.

Di pusat, KPU mungkin sudah baik menjalankan mandat, tetapi di tingkat bawah ada fakta bahwa oknum penyelenggara ini tidak bekerja sesuai sistem yang bagus. Tim saya masih gusar, tidak terima. Sementara, saya minta stop dan legowo menerima kekalahan ini.

Saya tidak suka mengungkit, saya sudah menghadapi kekalahan 2 kali Pileg, yaitu Pileg 2004 dan 2014. Bagi saya, kalah dan menang sama-sama asyik. Seperti berselancar di arus ombak yang luar biasa dahsyat,

Saya kaan tetap berkecimpung di ranah politik. Dengan ini saya punya banyak waktu untuk beraktivitas di ormas-ormas terkait isu jender, lingkungan hidup, humanisme, dan HIV/AIDS.