Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pemerintah tidak akan diam terkait rencana pelarangan impor minyak kelapa sawit (CPO) oleh Uni Eropa pada 2021 mendatang. Jika larangan diberlakukan, Indonesia pasti akan menempuh langkah balasan.

Hal ini disampaikan Enggar usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (09/04). Ia mengatakan, rencana pelarangan CPO tersebut telah dilaporkan kepada Wapres.

"Itu yang saya laporkan ke Wakil Presiden (Jusuf Kalla). Kalau mereka berkeras, saya minta izin sebagai tim perunding punya mandat untuk itu (balas larangan)," ujar Enggar.

Sebelumnya, parlemen Norwegia telah mengumumkan larangan pengadaan publik dalam bentuk biofuel yang merupakan produk turunan dari CPO. Enggar mengaku akan membalas rencana tersebut dengan melarang impor produk perikanan dari Uni Eropa. “Saya bilang, saya juga akan mem-banned (melarang) ikannya," ujar Enggar.

Mendag mengatakan, tak menutup kemungkinan pemerintah akan menghentikan pembelian pesawat terbang dari perusahaan Airbus dan Boeing apabila negara asal perusahaan tersebut, juga melarang penggunaan CPO.

"Kalau ini terus berkembang, maka kami berada dalam posisi bukan tidak mungkin menghentikan itu juga," tutur dia.

Enggar mengatakan, munculnya rencana larangan itu bukan karena masalah lingkungan melainkan dipicu persaingan dagang. Ia menyebut, langkah itu merupakan bentuk persaingan tidak sehat yang dipraktikkan dalam perdagangan internasional oleh Uni Eropa.

"Kalau saya lihat ada persaingan. Mereka produksi vegetables oil yang lain, dimana harganya jadi mahal, sedangkan CPO kita lebih murah," terangnya.

Kendati demikian, Enggar belum dapat memastikan nilai kerugian jika Uni Eropa menerapkan larangan tersebut pada 2021 nanti. Namun ia memprediksi kerugian itu sangat besar mengingat CPO masih menjadi komoditas ekspor terbesar RI yang disusul batu bara.

"Kalau itu terganggu, kita semua terganggu. Kalau kita diganggu, kita juga bisa ganggu. Gitu saja," ujar Enggar.

Kementerian Perdagangan berencana menjalin kerja sama dengan Malaysia sebagai negara produsen CPO terbesar di dunia untuk menghadapi rencana larangan tersebut. "Itu segera kita ambil langkah-langkah agar bisa berjalan baik," tandas dia.