Indonesia tidak pernah mengabaikan persoalan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat. Paradigma sistem hukum telah berubah, penegakan hukum dan HAM merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Termasuk dalam demokrasi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan hal tersebut disampaikan saat pembukaan sosialisasi "Hak Asasi Manusia (HAM) dan rencana aksi nasional HAM 2010-2014" di Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua Depok, Selasa (11/01).

"Soal penegakan hukum sebenarnya tidak bisa menghindari bicara tentang penegakan HAM," kata Patrialis.

Acara sosialisai HAM ini dihadiri sebanyak 550 peserta yang sebagian besar kepala pimpinan unit yang membidangi keamanan maupun penegakan hukum di lingkungan Polri.

Acara itu juga dihadiri 21 institusi pengembang fungsi kepolisian terbatas seperti penyidik, pegawai negeri sipil, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kejaksaan dan TNI.

"HAM bagian dari rencana aksi nasional yang harus selalu digulirkan, untuk menyempurnakan penegakan hukum yang berkeadilan," kata Patrialis.

Patrialis Akbar mengatakan pemerintah ingin mengutamakan masalah kesejahteraan rakyat diikuti demokrasi yang luar biasa.

Sebagai negara hukum, kata aktifis Partai Amanat Nasional itu, pihaknya harus memberikan pengertian. Karena hukum berkembang terus menerus dengan jiwa bangsa dan tidak statis.