Partai Demokrat bereaksi keras atas pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tentang proyek e-KTP. Pernyataan Hasto dinilai seolah menuduh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bersalah.

"Pernyataan PDIP menyusul apa yang disampaikan oleh mantan Ketua DPR Setya Novanto di persidangan kasus e-KTP, yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung, kader utama PDIP, sebagai pihak yang menerima dana e-KTP, yang intinya menyalahkan pemerintahan Presiden SBY adalah aneh dan menggelikan," kata Sekjen Demokrat, Hinca Pandjaitan, Jumat (23/03).

Hinca mengatakan, korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan secara pribadi dan dipertanggungjawabkan secara pribadi pula. Padahal kasus ini tidak ada kaitannya dengan partai yang sedang beroposisi atau yang sedang berkuasa.

"Partai-partai politik yang saat ini tidak berada di koalisi pendukung pemerintah, ketika ada kadernya yang kena jerat KPK, juga tidak ada yang menyalahkan pemerintahan Presiden Jokowi," kata Hinca.

Menurut Hinca, sebagai partai terbesar yang berkuasa saat ini, PDIP sedang diuji sejarah. Yakni, apakah PDIP mendukung upaya pemberantasan korupsi, baik ketika ada kadernya yang kena jerat penegak hukum maupun tidak.

"Apakah PDIP tak akan pernah menghalang-halangi kasus penegakkan hukum oleh KPK atau obstruction of justice yang juga merupakan partai terbesar dan sedang berkuasa?" kata Hinca.

Hinca menilai pernyataan PDIP yang menyalahkan pemerintahan Presiden SBY dan mendiskreditkan Partai Demokrat salah alamat. Menurut dia bantahan PDIP seharusnya ditujukan kepada Setya Novanto dan KPK. "Bukan Partai Demokrat ataupun kadernya yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung, tetapi Setya Novanto," kata Hinca.

Sebelumnya, Hasto membantah kader-kadernya terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Menurut Hasto, saat pembahasan proyek itu, posisi PDIP bukan sebagai partai pemenang Pemilu. "Kami bukan dalam posisi desainer, kami bukam penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar," kata Hasto.