Kecewa kembali mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan provinsi yang dipimpinnya, Gubernur DKI Jakata, Basuki Tjahaja Purnama, melontarkan sejumlah kritik terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Komentar keras yang menjurus kasar itu, ditanggapi BPK datar. Ahok diharapkan mampu mengendalikan dirinya.

Komentar keras Ahok terkait kekecewaannya dengan audit BPK, sempat dibicarakan dalam sidang badan, Majelis tertinggi di BPK. “Saya sudah sampaikan kepada teman-teman tentang komentar keras yang menjurus kasar dari Pak Ahok. Kita tidak akan menanggapinya," ujar anggota BPK Achsanul Qosasi.

Achsanul menyatakan, BPK tak akan terpengaruh dengan tantangan Ahok. BPK berharap Ahok mampu mengendalikan diri. “Kita tetap harus saling menjaga peran dan fungsi masing-masing sebagai pejabat negara dan mohon Pak Ahok bisa mengendalikan diri jika ada hal-hal yang belum sesuai harapan Pak Ahok," ujar Achsanul.

Sementara Ketua BPK Hary Azhar Azis meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama tidak asal tuding dan mendiskreditkan BPK. Hary meminta Ahok menyebut nama kepala daerah yang daerahnya mendapat predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) tapi dibui.

“Siapa? Sebut dong. Saya tidak bisa beri komentar apapun kalau begitu. Nggak bisa asal tembak,” ujar Hary menyindir Ahok, Selasa (07/07).

Dia kembali meminta agar Ahok yang pertama kali menyoal hasil audit WTP menyebut jelas nama kepala daerah yang dia maksud. “Jangan asal ngomong saja, setiap omongan itu harus dipertanggungjawabkan,” tegas Hary.

Hary meminta Ahok memberi bukti kepala daerah yang berstatus WTP tapi kena bui karena korupsi. “Siapa kepala daerah itu? Nggak bisa dong ngomong begitu, dia harus tunjukkan, buktikan. Nggak bisa kayak gitu asal ngomong. Kalau ada kepala daerah lain itu dia tunjuk siapa. Jadi kita bisa berargumen data di situ," tegas Hary.

Hary juga menjawab sindiran Ahok soal hasil audit BPK diera Gubernur Fauzi Bowo. Ahok sempat menyoal, di era Foke DKI selalu mendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam audit anggaran. Padahal, ia merasa lebih transparan dalam anggaran dibanding Foke.

“Karena memang ini laporan keuangan yang kita periksa data-data tentang pelaporan pelaksanaan keuangan,” jelas Hary, Selasa (7/7/2015).

Hary menyampaikan, mungkin saja di era Foke pelaporan keuangannya lebih bagus sehingga BPK di era itu memberi WTP. “Mungkin saja Zaman pak Foke lebih bagus. Mungkin ya, saya tidak tahu karena saat itu saya belum di BPK,” tegas Hary.

Tentang tantangan Ahok kepada anggota BPK untuk buka-bukaan laporan harta kekayaan, Hary mengatakan, update data LHKPN diserahkan kepada masing-masing anggota BPK. Hal itu adalah kewajiban masing-masing anggota BPK.