Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, kembali berulah Seorang pekerja proyek pembangunan jalan Trans Papua, di Kecamatan Mugi, Kabupaten Nduga, Papua tewas diberondong tembakan.

Pekerja yang merupakan operator alat berat bernama Yovicko Sondakh (34) itu, diserang belasan anggota KKB pada Selasa (12/12). Selain Vicko, anggota Denzipur 10/KYD, Prada Didimus Abidondifu yang diperbantukan dalam proyek pembangunan jalan tersebut juga terluka dalam insiden tersebut.

Diceritakan Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi, penembakan terjadi di sekitar SMP Mugi. Pelaku diduga belasan orang.

Kapendam menerangkan, Vicko dan Didimus, berangkat dari rute KM 114 menuju ke KM 112 dengan menggunakan alat berat untuk mengambil bahan bakar minyak (BBM). Usai mengisi bahan bakar, alat berat tersebut mengalami kerusakan dan diperbaiki oleh personel dari Distrik Yal.

Keduanya lantas berjalan kaki menuju posko di KM 114. Di pertengahan jalan, mereka dihadang oleh kelompok bersenjata berjumlah 16 orang.

“Prada Didimus tak bisa berbuat apa-apa. Kepalanya ditodong dengan pistol dan senjata yang dibawa Didimus dirampas oleh kelompok ini. Didimus ditendang ke jurang. Sementara, Vicko ditodong dengan senjata AK dan diseret ke hutan, hingga akhirnya ditemukan tewas,” terang Aidi, Rabu (13/12).

Sekitar pukul 19.30 WIT, Selasa (12/12/2017), Prada Didimus siuman dan berusaha kembali ke kamp dalam keadaan kaki kanan patah dan harus menempuh perjalanan sekitar 2 kilometer.

Didimus tiba di kamp sekitar pukul 20.30 WIT dan saat itu anggota satgas yang bertugas langsung melakukan pencarian terhadap Vicko. Pekerja jalan Trans Papua itu ditemukan dalam keadaan meninggal dengan kondisi luka tembakan pada bagian kepala.

Rencananya, Kamis (14/12) jenazah Vicko dan Prada Didimus akan diterbangkan ke Jayapura. Vicko akan dikirim ke Manado, kampung halamannya. Sementara, Prada Didimus akan dirawat di Jayapura.

Kodam XVII/Cenderawasih menyebutkan motif penembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata adalah untuk menghentikan pembangunan Jalan Trans Papua.

"Jika proyek terhenti, maka pemerintah dapat disalahkan. Alasannya adalah tidak adanya pembangunan di Papua," katanya.