Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan penyelundupan puluhan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) palsu dari Kamboja tidak terkait dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan 15 Februari mendatang. Tjahjo menduga penyelundupan dilakukan sindikat untuk melakukan kejahatan siber.

"Itu sindikat, cyber crime yang mau bermain kejahatan di sini saja‎," ujar Tjahjo kepada pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/02).

Mendagri mengaku sudah melaporkan kepada pihak berwajib untuk mengusut kasus tersebut. "Saya kira berapa ratus ribu atau satu juta, eh hanya 38 (e-KTP)," ujar dia.

Tjahjo menegaskan, pada prinsipnya daftar pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) sudah terdata dengan rapih. Dengan demikian orang yang tidak memiliki KTP Jakarta tidak bisa ikut mencoblos pilkada."Itu enggak bisa karena kelihatan datanya," tandas Tjahjo.