Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap ke depan, tidak ada lagi Kepala Daerah dan calon kepala daerah yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan suap. Mayoritas kepala daerah yang terjaring OTT karena bermasalah dalam penyusunan anggaran.

Harapan itu disampaikannya saa memberikan sambutan Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Kepala Daerah se-Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (12/04).

Acara ini, hadir seluruh calon kepala daerah se-Jawa Timur. Termasuk dua paslon gubernur dan wakil gubernur Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Juga hadir cawalkot-calon wakil wali kota dan cabup-cawabup dari 18 daerah se-Jatim.

"Mudah-mudahan tidak ada OTT lagi. Di kepala daerah maupun calon kepala daerah. Mari adu konsep adu gagasan program untuk tingkat kesejahteraan masyarakat," ujar Tjahjo.

Tjahjo menyebut, data yang dimiliki kementeriannya, ada 89 kepala daerah yang terkena OTT. Mayoritas disebabkan tidak beresnya penyusunan anggaran. Mulai dari belanja barang dan jasa sampai kegiatan yang lain.

Oleh sebab itu, Mendagri minta kepada calon kepala daerah jika terpilih nanti agar tidak perlu merasa malu untuk meniru daerah lain yang sudah mempunyai sistem e-planning dan e-budgeting.

"Tidak masalah meniru daerah lain yang sistem e-goverment-nya sudah jalan dengan bagus. Semua harus transparan dalam melayani masyarakat dan terbuka," ujar Tjahjo.