Indonesia harus memperbaiki sistem yang selama ini kurang mendukung keberadaan free trade agreement (FTA). Akibat buruknya sistem yang ada, termasuk lemahnya pengawasan, barang-barang hasil selundupan bebas memasuki seluruh wilayah kita. Itulah yang antara lain menyebabkan terjadinya defisit perdagangan.

Indonesia harus memperbaiki sistem yang selama ini kurang mendukung keberadaan free trade agreement (FTA). Akibat buruknya sistem yang ada, termasuk lemahnya pengawasan, barang-barang hasil selundupan bebas memasuki seluruh wilayah kita. Itulah yang antara lain menyebabkan terjadinya defisit perdagangan.

Dengan begitu, jika selama ini Indonesia terkesan dirugikan oleh perjanjian perdagangan dengan pihak asing, tidak sepenuhnya benar. Karena yang membuat kita merugi, maraknya penyelundupan, sehingga banyak perdagangan tak tercatat.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga Menteri Perdagangan di era Presiden Gus Dur, mengemukakan hal itu kepada pers, usai mengikuti silaturahim para mantan menteri perdagangan, di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (09/04).

Karena itu, Kalla menyatakan, lebih baik tak menyalahkan kesepakatan yang telah dijalin, melainkan Indonesia harus memperbaiki sistem. Tidak semua dari hasil kesepakatan FTA telah merugikan Indonesia. Kerugian yang ada juga disumbang oleh kelemahan Indonesia, yang perlu terus diperbaiki.

Pemilik konglomerasi Kalla Grup ini mencontohkan, FTA kita dengan China, yang dinilai merugikan Indonesia, itu lebih karena banyaknya penyelundupan. JK menyebutkan, ekspor kita ke China, banyak sekali yang tak tercatat, mencapai US$10 miliar per tahun. Ia menyebutkan, penyelundupan, termasuk ekspor tambang banyak tidak dikontrol.

Akibat maraknya penyelundupan, implikasinya banyak. Termasuk pajaknya tidak masuk, royaltinya tidak masuk. Karena itu, kata JK, semua pihak harus duduk bersama mengatasi hal itu. Kementerian Perdagangan, BI, Bea Cukai dan lainnya, harus lebih berkoordinasi lagi membahasnya untuk menuntaskannya.

Jadi, selain memperbaiki sistem perdagangan, yang selama ini kurang mendukung keberadaan FTA, Indonesia juga harus lebih efisien. Sudah saatnya Indonesia lebih memperketat aturan, termasuk di bidang pengawasan. Dengan begitu diharapkan tak ada lagi produk impor yang masuk secara ilegal, yang akhirnya menimbulkan persaingan tidak sehat dengan produk lokal.