Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kota Bekasi yang terdampak dari uji coba kebijakan pengaturan lalu lintas berdasar nomor plat kendaraan ganjil-genap di Tol Jakarta-Cikampek.

“Saya minta maaf kepada warga Bekasi bila menimbulkan situasi tidak nyaman. Ini adalah cara kita memberikan solusi pada kemacetan," ujar Budi saat meninjau langsung penerapan ganjil genap di Gerbang Tol Bekasi Barat, Senin (12/03) pagi.

Dikatakan Budi, rekayasa lalu lintas berdasarkan digit terakhir nomor plat kendaraan harus dilakukan karena kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek yang sudah melebihi ambang batas kewajaran.

Menurut data PT Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek, ada sekitar 8.000 kendaraan di Kota Bekasi yang kini terdampak penerapan kebijakan ganjil-genap mulai pukul 06.00-09.00 WIB.

Kecepatan kendaraan di sepanjang lintasan Cawang-Karawang berkisar 0-20 KM/jam pada jam tersebut, dengan titik kemacetan terparah ada di wilayah Kota Bekasi. Kepadatan lalu lintas kendaraan utamanya terjadi setelah pintu tol.

Menhub menambahkan, implementasi paket kebijakan penanganan kemacetan Tol Jakarta-Cikampek meliputi rekayasa berdasar nomor plat ganjil-genap, pengaturan angkutan barang golongan III, IV dan V serta prioritas lajur khusus angkutan umum untuk bus sedang dan besar.

“Hari ini penting bagi kita memulai sikap dengan memperhatikan situasi lalin di Jakarta-Cikampek. Keterlibatan masyarakat harus kita perhatikan, sebesar apapun kritik harus kita jawab dengan solusi bersama," katanya.

Pemerintah menyiapkan Bus Transjabodetabek Premium agar pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum massal.

Budi menuturkan pihaknya saat ini juga tengah membahas penanganan kemacetan lalu lintas pada arah Jakarta menuju Bekasi.

"Jangan sampai berangkatnya (ke arah Jakarta) enak, tapi pulangnya juga harus kita pikirkan lagi," katanya.

Menhub mengakui impelementasi awal ganjil-genap ini perlu banyak pembenahan mengingat masih banyak masyarakat yang belum tersosialisasi aturan baru ini.

“Kebijakan ini sudah kita mulai dengan baik. Kita ingin pemberlakuan ini secara menyeluruh agar masyarakat sadar bahwa bertransportasi di kota besar ada transportasi massal. Kita minta maaf belum maksimal, tapi kita upayakan," katanya.

Budi menambahkan bahwa menurut survei sekitar 90 persen respons masyarakat terhadap paket kebijakan ini bersifat positif.

“Bahkan banyak masyarakat, salah satunya di Bogor dan Depok minta juga diberlakukan hal yang sama. Ke depan kita juga akan berlakukan di Tangerang," terang dia.