Pusat Polisi Milter (Puspom) TNI sudah menetapkan tiga tersangka dari unsur militer dalam kasus dugaan korupsi pengadaan satu helikopter Agusta Westland (AW) 101. Sebanyak Rp738 miliar dari anggaran tahun 2016 digunakan untuk membeli heli dimaksud. Diduga negara dirugikan sekitar Rp220 miliar.
- Pengakuan Gayus, Pojokkan Satgas PMH
- Ada Pihak Ingin Selundupkan Gayus Keluar Negeri
- Vonislah Gayus Seadil-adilnya
Baca Juga
Ketiganya adalah Marsekal Pertama TNI AU, FA dalam kapasitas jabatannya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) atau Kepala Staf Pengadaan TNI AU (Kadisadaau) 2016-2017. Kemudian Letnan Kolonel TNI AU (Adm) berinisial WW selaku Pejabat Pemegang Kas (Pekas) dan Pembantu Letnan Dua berinsial SS, selaku staf Pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu.
“Penetapan Marsma FA, Letkol WW, dan Pelda SS bukanlah akhir dari penanganan dan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AW 101 tahun anggaran 2016,” ujar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/5).
Selain tiga tersangka yang sudah ditetapkan, menurut Gatot masih ada calon tersangka lainnya. "Perlu diketahui hasil ini adalah hasil sementara. Masih sangat mungkin ada tersangka yang lain. Penyidik POM TNI, KPK dan PPATK masih berupaya melakukan investigasi khususnya aliran dana dari pengadaan helikopter AW 101 tersebut," ujar Gatot.
Kata Gatot, kerugian negara sekitar Rp220 miliar tersebut tentu bisa jadi ada yang menikmati uangnya selain para tersangka yang sudah ditetapkan. Disinggung apakah atasan Marsma TNI AU Fachri Adamy termasuk juga Kuasa Pengguna Anggaran dan Marsekal TNI (Purn) Agus Supriyatna selaku Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) saat itu juga masuk dalam radar TNI, Panglima TNI memastikan atasan-atasan Fachri saat itu memang akan diusut TNI.
"Saya katakan ini baru hasil sementara. Kita akan kejar terus. Karena yang tertinggi di TNI adalah hukum. Dan saya pernah mengatakan sampai pensiun juga akan kita kejar.
“Jadi bersabar. Danpuspom TNI (Mayor Jenderal TNI Dodik Wijanarko) juga sudah muncul uban karena saya ancam-ancam terus. Karena kalau ditekan presiden, saya ancam-ancam terus bawahan saya," ungkap Gatot sembari tersenyum dan menunjuk Danpuspom TNI.
Gatot menjelaskan, dengan kerugian negara sementara sekitar Rp220 miliar, berarti memang sudah ada penggelembungan harga (mark up). "Begitu datang Januari saya perintahkan Daspumpom dipasang police line, jadi belum bisa dipakai," katanya.
- Vonislah Gayus Seadil-adilnya
- Kacab Bank Victoria Urung Diperiksa Polisi
- PPATK Curiga, Gayus Pernah Bantu Perusahaan HS
